JK soal Opsi Dialog ke KKB Papua: Apa Lagi yang Bisa Didialogkan?

- 8:11:00 AM

JK soal Opsi Dialog ke KKB Papua: Apa Lagi yang Bisa Didialogkan?


Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memandang tidak ada lagi yang bisa didialogkan dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Menurut JK, sudah banyak hal yang diberikan kepada Papua.

"Opsi dialog (dengan KKB) itu juga pertanyaannya, apanya lagi yang bisa didialogkan? Semua sudah dikasih ke daerah (Papua) terkecuali kemerdekaan," kata JK di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (11/12/2018).

JK mengungkapkan dana untuk pembangunan di Papua sudah diberikan lebih besar daripada sebelumnya.


"Orang mengira kita ini merampok kekayaan Papua, kita contoh yang paling sering dibicarakan Freeport. Freeport itu pada tahun lalu hanya membayar pajak royalti sedikit di atas Rp 10 triliun. Dan dulu pernah Rp 18 triliun, sekarang di bawah. Yang lainnya katakanlah penghasilan ke pusat mungkin Rp 20-25 triliun," ungkap JK.

Pemerintah pusat, dikatakan JK, memberi dana hampir Rp 100 triliun ke Papua setiap tahun. Oleh karena itu, JK tak setuju bila ada pernyataan Indonesia mengambil kekayaan Papua.

"Sama sekali tidak, justru kita mensubsidi Papua luar biasa. Sama kita menyubsidi Aceh juga, seperti itu, jadi tidak benar itu seperti itu," ujar JK.

JK soal Opsi Dialog ke KKB Papua: Apa Lagi yang Bisa Didialogkan? Noval Dhwinuari Antony - detikNews Share 0Tweet Share 08 komentar JK soal Opsi Dialog ke KKB Papua: Apa Lagi yang Bisa Didialogkan? Wapres Jusuf Kalla (Bagus Prihantoro Nugroho/detikcom) FOKUS BERITA:Pekerja Trans Papua Dibunuh Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memandang tidak ada lagi yang bisa didialogkan dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Menurut JK, sudah banyak hal yang diberikan kepada Papua.  "Opsi dialog (dengan KKB) itu juga pertanyaannya, apanya lagi yang bisa didialogkan? Semua sudah dikasih ke daerah (Papua) terkecuali kemerdekaan," kata JK di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (11/12/2018).  JK mengungkapkan dana untuk pembangunan di Papua sudah diberikan lebih besar daripada sebelumnya.  Baca juga: Soal Penembakan KKSB Papua, JK: Anti Pemerintah Pelanggar HAM  "Orang mengira kita ini merampok kekayaan Papua, kita contoh yang paling sering dibicarakan Freeport. Freeport itu pada tahun lalu hanya membayar pajak royalti sedikit di atas Rp 10 triliun. Dan dulu pernah Rp 18 triliun, sekarang di bawah. Yang lainnya katakanlah penghasilan ke pusat mungkin Rp 20-25 triliun," ungkap JK.  Pemerintah pusat, dikatakan JK, memberi dana hampir Rp 100 triliun ke Papua setiap tahun. Oleh karena itu, JK tak setuju bila ada pernyataan Indonesia mengambil kekayaan Papua.  "Sama sekali tidak, justru kita mensubsidi Papua luar biasa. Sama kita menyubsidi Aceh juga, seperti itu, jadi tidak benar itu seperti itu," ujar JK.  Baca juga: Dirjen Otda Kemendagri Dukung Dana Otsus Papua Diperpanjang  "Jadi kalau kita mau mendialogkan, apanya lagi yang bisa didialogkan? Pemerintahan politik sudah diserahkan," lanjut JK.  JK melanjutkan otonomi Papua mengatur setiap kepala daerah, baik gubernur maupun bupati, harus merupakan orang asli Papua. Hal ini berbeda dengan daerah lain.  "Jadi politik sudah dikasih, ekonomi sudah dikuasai. Apanya lagi yang bisa didialogkan coba? Semua sudah maksimum, jadi sudah berkali-kali ada pembicaraan seperti itu," ucapnya.  Baca juga: Kenapa Egianus Kogoya Pimpinan KKB Papua 'Licin' Ditangkap?  Menurut JK, yang perlu dipahami oleh tiap pimpinan di Papua saat ini adalah terwujudnya birokrasi yang bersih. Hal ini agar apa yang telah diberikan pemerintah pusat betul-betul dinikmati masyarakat Papua.  "Tapi pengertiannya kadang-kadang berbeda, kita membangun jalan Trans Papua, kita mau menganggap bahwa itu penting untuk kemajuan Papua. Tapi pihak yang memberontak mengatakan 'wah, itu nanti masuk orang luar Papua lebih banyak lagi'. Itu semua juga menjadi dilema-dilema," imbuhnya.  (nvl/jbr)
"Jadi kalau kita mau mendialogkan, apanya lagi yang bisa didialogkan? Pemerintahan politik sudah diserahkan," lanjut JK.

JK melanjutkan otonomi Papua mengatur setiap kepala daerah, baik gubernur maupun bupati, harus merupakan orang asli Papua. Hal ini berbeda dengan daerah lain.

"Jadi politik sudah dikasih, ekonomi sudah dikuasai. Apanya lagi yang bisa didialogkan coba? Semua sudah maksimum, jadi sudah berkali-kali ada pembicaraan seperti itu," ucapnya.


Menurut JK, yang perlu dipahami oleh tiap pimpinan di Papua saat ini adalah terwujudnya birokrasi yang bersih. Hal ini agar apa yang telah diberikan pemerintah pusat betul-betul dinikmati masyarakat Papua.

"Tapi pengertiannya kadang-kadang berbeda, kita membangun jalan Trans Papua, kita mau menganggap bahwa itu penting untuk kemajuan Papua. Tapi pihak yang memberontak mengatakan 'wah, itu nanti masuk orang luar Papua lebih banyak lagi'. Itu semua juga menjadi dilema-dilema," imbuhnya.
(nvl/jbr)
Advertisement

Berkomentarlah Dengan Bijak
EmoticonEmoticon

 

Start typing and press Enter to search