AS Berniat Kucurkan Dana ke Indonesia untuk Memperkuat Konsep Indo Pasifik

- 10:29:00 PM

AS Berniat Kucurkan Dana ke Indonesia untuk Memperkuat Konsep Indo Pasifik

Washington DC - Pemerintah Amerika Serikat mengatakan akan menindaklanjuti rencana Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo yang berniat mengucurkan dana berkisar US$ 113 juta (sekitar Rp 1,62 triliun) dalam bentuk bantuan pengembangan ekonomi atau investasi ke negara-negara Indo-Pasifik --di mana Indonesia merupakan salah satu negara dalam kawasan tersebut, yang turut mendukung dan mempromosikan konsep serupa di Asia.

Sebelumnya, pada akhir bulan lalu, Pompeo mengumumkan "pemberian US$ 113 juta dalam prakarsa baru AS untuk mendukung sejumlah area di masa depan: ekonomi digital, energi, dan infrastruktur, di kawasan Indo-Pasifik," ujarnya dalam Indo-Pacific Business Forum yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang AS (US Chamber) di Washington DC, 30 Juli 2018.

"Dana ini mewakili hanya pembayaran awal di era baru komitmen ekonomi AS demi perdamaian dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik," tambahnya.

Menindaklanjuti rencana Pompeo, pejabat senior Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan sangat mendukung niatan tersebut dan, sejak prospek tersebut diumumkan, Washington tengah bekerja untuk segera "mengucurkannya ke negara Indo-Pasifik".

"Kami (Kemlu AS) sangat mendukung rencana Menteri Mike Pompeo yang mengutarakan bahwa pemerintah AS akan memberikan dana senilai jutaan dollar untuk Indo-Pasifik," kata Asisten Menteri Luar Negeri AS bidang Pengendalian Senjata dan Keamanan Internasional, Andrea Thompson dalam telekonferensi pers, Kamis (30/8/2018).

Lebih lanjut, Thompson mengatakan, bahwa Kemlu AS, "Masih terus mengerjakan detail bagaimana pengalokasian dana itu akan diperoleh dan bagaimana itu akan dikucurkan ke Indonesia atau negara-negara di kawasan Indo-Pasifik lain."

Menlu AS Mike Pompeo mengatakan bahwa dana tersebut akan memanfaatkan "pemrograman yang ditingkatkan dari Undang-undang BUILD yang belum lama ini disahkan oleh DPR dan saat ini sedang dibahas oleh Senat."

Undang-undang BUILD (Better Utilization of Investments Leading to Development Act) atau BUILD Act, ditujukan untuk "memfasilitasi partisipasi modal dan keterampilan sektor swasta dalam pembangunan ekonomi negara-negara dengan ekonomi berpendapatan rendah atau menengah ke bawah."

"Menurut rancangan BUILD Act, kemampuan pembiayaan pengembangan dari pemerintah AS ke negara-negara sasaran, akan ditambah lebih dari dua kali lipat menjadi US$ 60 miliar," tambah Pompeo, mengindikasikan bahwa bantuan pendanaan Amerika Serikat terhadap Indo-Pasifik mungkin akan meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

Indo-Pasifik Jadi Perhatian Indonesia


Di waktu dan tempat terpisah, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan bahwa konsep Indo-Pasifik merupakan satu isu yang menjadi perhatian Indonesia dan terus dipromosikan oleh Jakarta ke ASEAN --organisasi multilateral negara-negara Asia Tenggara, di mana kawasan tersebut menjadi jantung dari Indo-Pasifik.

"Ini terasa sekali di EAS (East Asian Summit Agustus 2018 lalu), kelihatan sekali. Hampir semua negara tetap berikan dukungannya terhadap sentralitas ASEAN, termasuk di dalam pengembangan konsep Indo-Pasifik," kata Retno Marsudi usai memberika pidato pembuka peringatan 51 tahun ASEAN, Rabu 8 Agustus 2018 di Sekretariat ASEAN, Jakarta.


Menambahkan komentarnya terkait Indo-Pasifik dan ASEAN, Retno mengatakan, "nantinya konsep tersebut akan menjadi konsep bagi ASEAN dan ASEAN akan menjadi pusat diskusi mengenai Indo-Pasifik."

"Membahas satu konsep kerja sama baru bukan bicara satu hari, minggu, bulan, bahkan satu tahun. Tapi at least Indonesia sudah menyampaikan konsepnya, sudah edarkan perspektif, dan sudah konsultasi dengan negara ASEAN. Bahkan di AMM/PMC (ASEAN Foreign Ministers' Meeting / Post Ministerial Conference) kemaren, kita terjunkan satu tim khusus untuk lobi diskusi lebih lanjut mengenai masalah konsep Indo-Pasifik," jelasnya.

Kendati demikian, pihaknya enggan menyebut soal target terealisasikannya konsep tersebut.

"Ini proses enrichment yang terus berjalan dan masing-masing (anggota ASEAN) punya perspektif. Ini yang harus kita tampung. Kekuatan ASEAN mampu menerima masukan, (lalu) dijadikan satu. Konsep ASEAN bukan tentang siapa yang menciptakan threat, tapi justru merangkul jadi kerja sama dan memperkokoh habit of dialogue," pungkas Retno Marsudi.

Rencana yang diutarakan Mike Pompeo muncul di tengah perang dagang antara AS-China dan bertumbuhnya pengaruh ekonomi-investasi serta politik Negeri Tirai Bambu di Asia dan Indo Pasifik.

Tanpa menyebut nama China, Pompeo mengatakan bahwa peran AS di kawasan itu akan ditentukan oleh "penentangannya terhadap negara mana pun yang berusaha mendirikan lingkup pengaruh yang bersaing."

"Kami tidak pernah dan tidak akan pernah mencari dominasi di Indo Pasifik, dan kami akan menentang negara mana pun yang melakukannya," menangkis fakta bahwa negaranya tengah terlibat dalam kalut perang dangan China. Demikian seperti dikutip dari The Guardian.

Strategi pemerintahan Presiden Donald Trump untuk membangun pengaruh dalam pengelompokan regional "Indo-Pasifik" --yang mencakup pantai barat AS, negara-negara Asia Tenggara dan India-- dipandang sebagai respon terhadap proyek Belt and Road Initiative China.

Kendati demikian, total fulus US$ 113 juta terbilang kecil jika dibandingkan dengan miliaran dolar dana yang telah digelontorkan Beijing --dalam bentuk proyek pembangunan infrastruktur, transportasi, dan investasi-- ke negara-negara di kawasan tersebut. Demikian seperti dikutip dari BBC.

Belt and Road Initiative secara luas dilihat sebagai upaya China untuk meningkatkan pengaruh politik dan strategisnya secara global melalui insentif-insentif finansial dan bantuan pembangunan infrastruktur.

Meskipun dana awal yang akan dikucurkan oleh AS terbilang sedikit, analis mengatakan itu adalah tanda bahwa AS bermaksud untuk meningkatkan keterlibatannya dengan ekonomi Asia --menunjukkan indikasi pergeseran sikap usai Presiden Trump menarik AS keluar dari Kemitraan Lintas Pasifik atau Trans-Pacific Partnership (TPP) awal Januari 2017 lalu.

Keluarnya Amerika Serikat dari TPP menjadi langkah awal dari pemerintahan Presiden Trump yang menerapkan kebijakan ekonomi proteksionis.

Salah satu lanjutan dari kebijakan ekonomi proteksionis itu adalah keputusan AS untuk memberlakukan tarif US$ 34 miliar terhadap barang dan komoditas China yang masuk ke Negeri Paman Sam atas tuduhan bahwa Beijing telah melakukan pencurian hak cipta intelektual --mengawali apa yang kini populer disebut sebagai Perang Dagang AS-China.

Tak tinggal diam, China membalas dengan memberlakukan tarif senilai US$ 3 miliar terhadap barang dan komoditas impor dari Amerika Serikat.
Advertisement

Berkomentarlah Dengan Bijak
EmoticonEmoticon

 

Start typing and press Enter to search