Tidak terima Markas nya Dirudal TNI, kelompok kriminal bersenjata Ngadu ke Mahkamah Internasional!

- 7:44:00 PM

Tidak terima Markas nya Dirudal TNI, kelompok kriminal bersenjata Ngadu ke Mahkamah Internasional!



Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TNPPB) yang selama ini disebut kelompok kriminal bersenjata (KKB) oleh Polda Papua meminta pembuktian secara hukum bila memang terjadi pemerkosaan dan perampasan harta.

Juru Bicara TNPPB Sebby Sambo membantah tuduhan Polda Papua terkait terjadinya pelecehan seksual, penganiayaan dan perampasan harta yang dilakukan KKB.

Indonesia sebagai negara hukum seharusnya membuktikannya. ”Buktikan secara hukum dong,” cetusnya.
Kalau hanya melemparkan wacana, tanpa ada pembuktian tentunya justru Polda Papua yang melakukan pelanggaran hukum.

”Kami pastikan TNPPB tidak melakukan semua itu,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (18/11).

Dia juga menuturkan bahwa sebenarnya TNI dan Polri telah melakukan pelanggaran hukum perang internasional dalam operasi tersebut.

Sebab, saat melakukan operasi itu TNI dan Polri menembakkan rudal balistik sebanyak enam kali ke markas TNPPB. ”Mereka menembak dari jarak 3 km dari markas kami,” jelasnya.

Dalam aturan hukum perang internasional disebutkan bahwa harus menggunakan senjata yang sepadan dalam melakukan perlawanan.

Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TNPPB) yang selama ini disebut kelompok kriminal bersenjata (KKB) oleh Polda Papua meminta pembuktian secara hukum bila memang terjadi pemerkosaan dan perampasan harta.

Juru Bicara TNPPB Sebby Sambo membantah tuduhan Polda Papua terkait terjadinya pelecehan seksual, penganiayaan dan perampasan harta yang dilakukan KKB.

Indonesia sebagai negara hukum seharusnya membuktikannya. ”Buktikan secara hukum dong,” cetusnya.

Kalau hanya melemparkan wacana, tanpa ada pembuktian tentunya justru Polda Papua yang melakukan pelanggaran hukum.

”Kami pastikan TNPPB tidak melakukan semua itu,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (18/11).

Dia juga menuturkan bahwa sebenarnya TNI dan Polri telah melakukan pelanggaran hukum perang internasional dalam operasi tersebut.

Sebab, saat melakukan operasi itu TNI dan Polri menembakkan rudal balistik sebanyak enam kali ke markas TNPPB. ”Mereka menembak dari jarak 3 km dari markas kami,” jelasnya.

Dalam aturan hukum perang internasional disebutkan bahwa harus menggunakan senjata yang sepadan dalam melakukan perlawanan.

”Karena itu, kami akan mengajukan ini ke Mahkamah Internasional, kami sedang kumpulkan datanya,” ujarnya.

Karena serangan rudal balistik tersebut, terdapat dua anggota TNPPB yang meninggal dunia dan enam anggota cidera.

Dia mengatakan, tentunya akan ada operasi untuk membalas apa yang telah dilakukan TNI dan Polri. ”Kami tentu berupaya mengantisipasinya,” paparnya.

Salah satu langkah yang akan ditempuh TNPPB adalah dengan menyerang PT Freeport secara besar-besaran.

Semua anggota TNPPB akan menyerang gedung-gedung dan kendaraan yang dimiliki Freeport.

”Mereka telah membantu TNI dan Polri untuk melakukan penyerangan terhadap kami dngan meminjamkan kendaraannya,” ujarnya.

Sebelumya, TNPPB menyebut bahwa upaya perdamaian bisa dilakukan bila Presiden Jokowi bersedia untuk melibatkan PBB dalam perdamaian tersebut.

sumber : jppn

Advertisement

Berkomentarlah Dengan Bijak
EmoticonEmoticon

 

Start typing and press Enter to search