JK: Prabowo Kuasai Lahan di Kaltim Sesuai UU, Mana yang Salah?

JK: Prabowo Kuasai Lahan di Kaltim Sesuai UU, Mana yang Salah?

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan bahwa calon presiden Prabowo Subianto memang memiliki lahan seluas 220 ribu hektare di Kalimantan Timur. Namun kepemilikan itu, disebut JK sudah sesuai aturan.

"Bahwa Pak Prabowo memang menguasai, tapi sesuai UU. Sesuai aturan, mana yang salah?" kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (19/2/2019).

JK menjelaskan, ia menawarkan lahan tersebut kepada Prabowo pada tahun 2004 saat menjabat sebagai wakil presiden era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Prabowo membelinya secara tunai dengan nilai US$ 150 juta.

"(Harganya) USD 150 juta, (lahan) di Kalimantan," kata JK.

JK menjelaskan tanah tersebut dibeli Prabowo dengan cash. Memang sebelumnya diwanti-wanti tidak boleh beli jika dibayar kredit. JK dan pemerintah kala itu mempersilakan Prabowo untuk membeli lahan itu dengan alasan agar tidak jatuh ke tangan asing.

JK: Prabowo Kuasai Lahan di Kaltim Sesuai UU, Mana yang Salah?
"Saya tanya, you beli tapi cash. Tidak boleh utang. Siap, dia akan beli cash. Dia beli lah itu, itu haknya itu kredit macet itu. Diambil alih kembali oleh Bank Mandiri, kemudian saya minta Agus Martowardojo untuk diberikan kepada pribumi, supaya jangan jatuh ke Singapura. Ada orang Singapura mau beli waktu itu, pengusaha singapura, orang Malaysia," ujar JK.

Sebelumnya, capres Jokowi sempat menyinggung soal lahan Prabowo di Kaltim seluas 220 ribu Hektare dan 120 ribu hektare di Aceh Tengah saat menjawab soal masalah penguasaan kebun oleh korporasi. Prabowo pun mengakui menguasai ratusan ribu hektare tanah di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk total 340 ribu Ha di Kaltim dan Aceh Tengah itu.

Meski begitu, Prabowo mengatakan tanah yang dimilikinya itu berstatus HGU (hak guna usaha). Karena itu, lanjut dia, tanah tersebut bisa sewaktu-waktu diambil negara. Menurut Prabowo, akan lebih baik jika tanah tersebut dikelola dirinya. Sebab, Prabowo tak rela jika tanah negara itu jatuh ke tangan asing.

"Tapi adalah HGU. Adalah milik negara. Jadi setiap saat negara bisa ambil kembali. Kalau untuk negara, saya rela mengembalikan itu semua. Tapi daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola. Karena saya nasionalis dan patriot," tutur Prabowo

Moeldoko Tegaskan Akan Ambil Langkah Ini Terkait Lahan HGU Milik Prabowo Subianto

Moeldoko Tegaskan Akan Ambil Langkah Ini Terkait Lahan HGU Milik Prabowo Subianto


RIBUAN hektare lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang dikuasai Prabowo Subianto jadi sorotan. Pemerintah akhirnya angkat bicara. 

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan negara akan mengambil kembali lahan-lahan berstatus Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak produktif atau ditelantarkan. Lalu Bagaimana nasib lahan HGU milik Prabowo Subianto seluas ratusan ribu hektar di Kaltim dan Aceh?


Ya, Jokowi membocorkan data tersebut saat debat capres kedua pada Minggu (17/2/2019). Terkait pengungkapan data ini, Jokowi sudah diprotes banyak pihak. Bahkan  Jokowi kemudian diserang terkait kebohongan data saat debat capres kedua.

Tagar #JokowiBohongLagi pun bergema di jagat media sosial. Bahkan hal ini juga dibahas di acara ILC terbaru pada Selasa (19/2/2019), tadi malam. Pengamat Kebijakan Fiskal, Yustinus Prastowo, menerangkan terkait benar atau tidaknya tuduhan Jokowi menyerang pribadi pihak lawan dengan mengungkap luasan lahan kepemilikan Prabowi.

Menurut Yustinus, apa yang dilakukan Jokowi dengan mengungkap data kepemilikan lahan Prabowo sama sekali tidak salah.Menurut Yustinus, para calon pemimpin di negara maju bahkan selalu membuka SPTnya ke publik.

Makanya, kata Yustinus, bagi calon pemimpin tak ada lagi kata rahasia.  "Jadi yang mau jadi pemimpin poliitk jangan bicara soal kerahasiaan lagi," ujar Yustinus.

Menurut Yustinus, masalah justru ada di pihak Prabowo lantaran klaim Prabowo.

Moeldoko Tegaskan Akan Ambil Langkah Ini Terkait Lahan HGU Milik Prabowo Subianto"Yang jadi masalah adalah Pak pabowo setiap saat mengklaim bangsa ini sangat timpang, ada pemusatan kepemilikan yang luar biasa," ujar Yustinus.

"Dan jargonnya adalah keadilan sosialmewakili wong cilik. Tapi di saat bersamaan memiliki lahan yang luas," ucap Yustinus.

"Artinya sejak data ini terbuka, legitimasi pak prabowo sebagai moral unutk mengklaim ketimpangan sebagai jargon politik itu sudah gugur.



Keunggulan Jokowi di Debat Capres Kedua


Berikutnya Yustinus menyampaikan beberapa keunggulan Jokowi terhadap Prabowo di debat kedua Pilpres 2019.

Keunggulan Jokowi, antara lain :

1.Jokowi unggul dalam penguasaan panggung sekaligus menunjukkan bahwa pak prabowo ternyata banyak tak tahu apa yang telah dikerjakan pemerintah.

2. Jokowi sukses menunjukkan Prabowo pemimpin yang mungkin cocok untuk masa lalu, bukan untuk masa depan, sebab environment dan auranya tidak terlalu cocok dengan idiom-idiom dan persoalan-persoalan milenial.

Nasib Lahan HGU Prabowo?

Sekarang mari kita kembali ke urusan lahan HGU Prabowo.

Ya,Moeldoko sudah menyatakan negara akan mengambil kembali lahan-lahan berstatus Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak produktif atau ditelantarkan.

Diktuip dari Tribun Medan, sementara untuk lahan HGU milik capres Prabowo Subianto, Moeldoko melihat lahannya dipergunakan sebagai mestinya, sehingga negara tidak mengambilnya.

"Kemarin kan disampaikan bahwa lahan Pak Prabowo lahan yang produktif, kalau lahan itu tidak digunakan akan ditarik negara," kata Moeldoko di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/2/2019).

Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), kata Moeldoko, sudah mengambil lahan-lahan yang tidak digunakan atau idle agar dapat dimanfaatkan masyarakat.


"HGU-HGU yang terlantar, yang selama ini tidak digunakan itu yang ditarik," ucap mantan Panglima TNI itu.

Dalam debat kedua Pilpres 2019, capres Joko Widodo menyebut Prabowo memiliki lahan di Kalimantan Timur sebesar 220 ribu hektar dan di Aceh Tengah sebesar 120 ribu hektar.

Atas pernyataan Jokowi, Prabowo pun menyampaikan status tanah tersebut merupakan HGU yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali oleh negara.

"Itu benar, tapi itu HGU (hak guna usaha), itu milik negara," ujar Prabowo.

"Setiap saat negara bisa ambil kembali. Kalau untuk negara, saya rela kembalikan itu semua," kata Prabowo.

"Tapi, daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola karena saya nasionalis dan patriot," ucap Prabowo.

Reaksi Cawapres 02 Sandiaga Uno

Kepemilikan soal lahan ribuan hektare yang dikuasai Prabowo Subianto jadi sorotan.

Seperti apa respons Sandiaga Uno? 

Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno menyebut, lahan yang dikuasai Prabowo di Kalimantan dan Aceh digunakan untuk membuka lapangan kerja.

Sandiaga Uno mengungkapkan, sejak awal pihaknya tidak menyiapkan jawaban mengenai hal tersebut.

Sebab, sudah disepakati tidak diperbolehkan menyerang secara personal.

"Tapi karena itu keluar, Pak Prabowo mengatakan bahwa lahan yang dikelola itu banyak digunakan untuk membuka lapangan kerja," katanya usai mengisi acara Mentoring dan Dialog Kewirausahaan OKE OCE Millenials dan Emak-Emak di Lapak Ngopi, Jalan Panatayudha I, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Senin (18/2/2019).

Sandiaga Uno bahkan mengaku yakin jika negara membutuhkan lahan yang dikelolanya, Prabowo bersedia mengembalikannya. Sebab, bagi keduanya yang terpenting membuka lapangan kerja.

"Saya yakin kapan pun negara mengambil alih, Pak Prabowo bersedia. Karena Pak Prabowo patriotik dan nasionalis," tambahnya.

Bahkan, kata Sandiaga Uno, saat masih menjadi pengusaha, ia menguasai lahan lebih luas ketimbang yang dikelola Prabowo. Hanya saja, kata Sandi, ia tak yakin hal tersebut menjadi konsentrasi pemikiran masyarakat.

"Masyarakat menginginkan lapangan kerja yang lebih besar dan harga pangan atau energi yang terjangkau," tambahnya.

Dalam debat pilpres kedua, Minggu (17/2/2019), Jokowi menyebut Prabowo Subianto memiliki lahan di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar dan di Aceh Tengah sebesar 120.000 hektar.

Prabowo mengakui data tersebut.

Ia mengatakan status tanah tersebut merupakan Hak Guna Usaha (HGU) yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali oleh negara.

Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu

Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas tuduhan pelanggaran pemilu, karena menyerang pribadi capres Prabowo Subianto saat debat kedua pilpres, Minggu (17/2/2019).

Pelapor adalah Tim Advokat Indonesia Bergerak (TAIB). Mereka menuding Jokowi menyerang pribadi Prabowo dengan menghina yang bersangkutan ketika debat.

Tudingan itu mengacu pada pernyataan Jokowi yang menyebut kepemilikan lahan Prabowo di Kalimantan Timur dan Aceh Tengah.

"Dugaan fitnah atau kebohongan capres 01 ini lebih kepada menyampaikan bahwa Pak Prabowo Subianto mempunyai atau punya lahan atau kepemilikan tanah seluas 2.200 hektar di Kalimantan Timur dan 120.000 hektar lagi di Aceh Tengah. Itu adalah sebuah statement yang menyerang personal secara pribadi," kata angggota TAIB, Djamaluddin Koedoeboen, di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (18/2/2019).


Menurut pelapor, dalam debat Prabowo tidak mengakui bahwa lahan yang disebutkan Jokowi itu adalah hak milik pribadinya.

Prabowo menyebut bahwa lahan itu adalah Hak Guna Usaha (HGU).

Pelapor mengatakan, HGU bukan atas nama pribadi Prabowo, tetapi atas nama perusahaan.

Oleh karenanya, pelapor menuding Jokowi melanggar Pasal 280 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pasal itu melarang peserta, pelaksana dan tim kampanye menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain selama kampanye.

Dalam aduannya, pelapor membawa bukti berupa foto tangkapan layar berita online dan rekaman video pernyataan Jokowi soal lahan Prabowo. 

Pelapor meminta Bawaslu dapat segera menindaklanjuti aduan mereka.

"Kita juga minta kepada pihak Bawaslu dan KPU untuk menegur keras Jokowi agar tidak lagi melakukan hal-hal seperti ini di debat debat berikutnya," tandas Djamaluddin.

Dalam debat, Jokowi menyebut Prabowo memiliki lahan di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar dan di Aceh Tengah sebesar 120.000 hektar.

Prabowo mengakui data tersebut. Ia mengatakan status tanah tersebut merupakan Hak Guna Usaha (HGU) yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali oleh negara.

"Itu benar, tapi itu HGU (hak guna usaha), itu milik negara," ujar Prabowo.

"Setiap saat negara bisa ambil kembali. Kalau untuk negara, saya rela kembalikan itu semua," kata Prabowo.

"Tapi, daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola karena saya nasionalis dan patriot," kata Prabowo.

Jokowi Bantah Menyerang Personal Prabowo

Calon presiden Joko Widodo membantah menyerang personal rivalnya, capres Prabowo Subianto saat debat kedua capres, Minggu (17/2/2019) malam.

Saat debat, Jokowi mengungkapkan adanya penguasaan lahan ratusan ribu hektar oleh Prabowo.

"Personal itu kalau menyangkut rumah tangga, menyangkut anak istri. Ndakada personal, itu kebijakan," kata Jokowi seusai debat di Hotel Sultan, Jakarta.

Saat itu, Jokowi ditanya anggapan dirinya menyerang personal Prabowo terkait kepemilikan lahan.

Saat debat, Jokowi menyebut Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur dan Aceh Tegah.

Awalnya, Jokowi membanggakan pemerintahannya yang sudah membagikan konsesi lahan untuk masyarakat adat, hak ulayat, petani hingga nelayan.

Totalnya, kata Jokowi, sudah sekitar 2,6 juta hektar dari 12,7 hektar yang disiapkan pemerintah

Selain itu, Jokowi menambahkan, pemerintah mendampingi mereka agar tanah-tanah yang diberikan menjadi produktif. Tanah tersebut ada yang ditanam kopi, buah, hingga jagung.

Selain itu, Jokowi menyinggung pembagian sertifikat tanah kepada rakyat. Pada 2017 dan 2018, kata dia, sekitar 12 juta sertifikat sudah diberikan kepada rakyat.

Sertifikat tersebut, kata dia, bisa digunakan untuk permodalan dengan diagunkan ke bank. Jokowi berjanji akan terus menyelesaikan masalah sertifikat tanah hingga 12,7 juta hektar.

Menanggapi pernyataan Jokowi, Capres Prabowo mengaku memiliki padangan berbeda. Menurut dia, program pembagian sertifikat tersebut memang menarik dan populer.

Namun, kata dia, program itu hanya menguntungkan satu atau dua generasi. Di sisi lain, kata Prabowo, rakyat Indonesia terus bertambah hingga 3,5 juta setiap tahun, sementara tanah tidak bertambah.

"Jadi kalau bapak bangga dengan bagi-bagi 12 juta, 20 juta (sertifikat), pada saatnya tidak ada lagi lahan untuk dibagi. Bagaimana nanti masa depan anak cucu kita," ucap Prabowo.

Jika dirinya terpilih menjadi presiden, Prabowo berjanji akan mewujudkan Pasal 33 UUD 1945, yakni bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jokowi kemudian mengomentari pernyataan Prabowo. Ia menekankan bahwa sekitar 2,6 juta tanah produktif tersebut tidak diberikan untuk kelompok kaya. Ia lalu menyebut lahan yang dimiliki Prabowo.

Moeldoko Angkat Bicara soal Lahan HGU Ribuan Hektare Prabowo, Negara Akan Ambil Lahan HGU Jika . . .

Artikel ini telah tayang di tribun-medan.com dengan judul Moeldoko Angkat Bicara soal Lahan HGU Ribuan Hektare Prabowo, Negara Akan Ambil Lahan HGU Jika . .

Penulis: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw

Tak Sependapat dengan Prabowo, JK Bilang Unicorn Mendatangkan Modal Asing

Tak Sependapat dengan Prabowo, JK Bilang Unicorn Mendatangkan Modal Asing

JAKARTA - Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla tak sependapat dengan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa startup dengan label ‘unicorn’ akan mempercepat uang lari ke luar negeri. Menurut JK, kehadiran unicorn justru membawa masuk uang ke dalam negeri karena mendapat suntikan dari investor.

"Unicorn dalam praktik mendatangkan modal asing," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (19/2/2019

JK mengakui, perusahaan unicorn pada prinsipnya juga akan membuat pihak luar negeri mendapatkan keuntungan dari investasinya. Namun, perusahaan unicorn tetap akan memberikan pendapatan perekonomian kepada Indonesia.

Debat Kedua Calon Presiden Antara Jokowi dan Prabowo Saling Serang

"Jadi bukan keluar. Terbalik itu, justru masuk. Seperti Gojek, kan investornya macam-macam dari luar. Ada softbank, Bukalapak ada, dari Alibaba macam-macamlah. Jadi justru uang masuk ke dalam negeri," ujar dia.
Tak Sependapat dengan Prabowo, JK Bilang Unicorn Mendatangkan Modal Asing
Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin itu melanjutkan, Indonesia perlu mendorong munculnya unicorn baru. Kehadiran startup tersebut membuka lapangan kerja bagi banyak orang. Apalagi sektor itu digarap oleh anak-anak muda Tanah Air.

"Karena memberikan lapangan kerja jutaan orang. Sedangkan itu yang kita butuhkan. Dan kita bersyukur bahwa itu anak-anak muda kita yang mengerjakan," jelas Kalla.

Dalam debat putaran kedua, capres 01, Joko Widodo menanyakan soal pengembangan unicorn kepada Prabowo. Istilah unicorn merujuk pada sebuah perusahan rintisan (start up) yang telah memiliki valuasi US$1 miliar.

Namun Prabowo tampak kebingungan dan menanyakan balik kepada Jokowi terkait unicorn apa yang dimaksud. Eks Danjen Kopassus itu kemudian menjawabnya dengan kekhawatiran bahwa unicorn bisa mempercepat uang lari ke luar negeri.

(qlh)

Soal Lahan yang Dikuasai Prabowo di Kaltim, JK: Saya yang Kasih Itu

Soal Lahan yang Dikuasai Prabowo di Kaltim, JK: Saya yang Kasih Itu


Jakarta - Capres Joko Widodo (Jokowi) sempat menyinggung lahan milik Prabowo Subianto seluas 220.000 hektare di Kalimantan Timur (Kaltim) saat debat capres akhir pekan lalu. Dimintai tanggapan secara terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut Prabowo memiliki lahan tersebut tapi sudah sesuai dengan UU.

"Bahwa Pak Prabowo memang menguasai, tapi sesuai UU. Sesuai aturan, mana yang salah? Kebetulan waktu itu saya yang kasih itu," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (19/2/2019).

Kala itu, pada 2004, JK tengah menjabat Wakil Presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Prabowo memutuskan membeli PT. Kiani Kertas yang menjadi kredit macet di Bank Mandiri.

"Itu di tangan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), kemudian di tangan Bank Mandiri. Karena itu buat kredit macet, kredit macet dalam Bank Mandiri tanpa anu... sama saya, Prabowo bahwa dia mau beli," ujar JK, yang juga menjabat Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf.

JK menjelaskan tanah tersebut dibeli Prabowo dengan tunai. Memang sebelumnya diwanti-wanti Prabowo tidak boleh membeli jika dibayar secara kredit. JK dan pemerintah kala itu mempersilakan Prabowo membeli lahan itu dengan alasan agar tidak jatuh ke tangan asing.

"Saya tanya, 'You beli tapi cash. Tidak boleh utang.' 'Siap,' dia akan beli cash. Dia belilah itu, itu haknya itu kredit macet itu. Diambil alih kembali oleh Bank Mandiri, kemudian saya minta Agus Martowardojo untuk diberikan kepada pribumi supaya jangan jatuh ke Singapura. Ada orang Singapura mau beli waktu itu, pengusaha Singapura, orang Malaysia," ujar JK.
Soal Lahan yang Dikuasai Prabowo di Kaltim, JK: Saya yang Kasih Itu
Soal Lahan yang Dikuasai Prabowo di Kaltim, JK: Saya yang Kasih Itu

Sebelumnya, Jokowi sempat menyinggung soal lahan milik Prabowo di Kaltim seluas 220 ribu hektare dan 120 ribu hektare di Aceh Tengah saat menjawab soal masalah penguasaan kebun oleh korporasi. Prabowo pun mengakui menguasai ratusan ribu hektare tanah di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk total 340 ribu ha di Kaltim dan Aceh Tengah itu.

Meski begitu, Prabowo mengatakan tanah yang dimilikinya itu berstatus HGU (hak guna usaha). Karena itu, lanjut dia, tanah tersebut bisa sewaktu-waktu diambil negara. Menurut Prabowo, akan lebih baik jika tanah tersebut ia kelola. Sebab, Prabowo tak rela jika tanah negara itu jatuh ke tangan asing.

"Tapi adalah HGU. Adalah milik negara. Jadi setiap saat negara bisa ambil kembali. Kalau untuk negara, saya rela mengembalikan itu semua. Tapi daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola. Karena saya nasionalis dan patriot," tutur Prabowo.

Join With us! TNI-AD Akan Rekrut 15 Ribu Pemuda-Pemudi Jadi Prajurit! Ini Prioritasnya!

Join With us! TNI-AD Akan Rekrut 15 Ribu Pemuda-Pemudi Jadi Prajurit! Ini Prioritasnya!

TNI Angkatan Darat berencana merekrut sekitar 15 ribu orang pemuda-pemudi. Para pemuda-pemudi diprioritaskan dari wilayah Aceh, Kalimantan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, Maluku dan Maluku Utara serta beberapa wilayah lainnya.

"Untuk wilayah itu diberikan peluang dan alokasi lebih banyak, baik untuk calon Perwira, Bintara maupun Tamtama," kata Aspers KSAD Mayjen TNI Heri Wiranto, dalam keterangannya, Minggu, (17/2/2019).

Hal itu disampaikan Mayjen TNI Heri Wiranto di acara Education and Training Expo Ke-28 Tahun 2019 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jaksel, Sabtu (16/02/2019). Kepada para pengunjung Stand TNI AD, ia berharap pemuda-pemudi dari pedalaman dan perbatasan ikut adil dalam menjaga kedaulatan bangsa dengan menjadi prajurit TNI.

"Harapannya, kita dapat berikan kesempatan lebih banyak kepada pemuda-pemuda di wilayah pedalaman dan perbatasan serta pulau terluar untuk turut andil menjadi prajurit garda terdepan bangsa," tambahnya.


Mayjen Heri merinci penerimaan prajurit TNI AD pada tahun ini sejumlah 15.547 orang. Jumlah itu terdiri dari 351 orang Calon Taruna Akmil, 216 calon Pa PK, 3.167 Bintara dan 11.840 Tamtama. Ia menegaskan rekrutmen prajurit TNI ini tak dipungut biaya.

"Kita akan seleksi para pemuda dan pemudi Indonesia yang terbaik. Kita buka seluas-luasnya dan gratis atau tanpa ditarik bayaran sepeser pun, sehingga ke depan, TNI AD akan semakin profesional dan unggul," tuturnya.

Heri Wiranto mengatakan rekrutmen dilaksanakan secara transparan dan profesional, dengan didasarkan kepada kesetaraan, kesamaan hak dan kewajiban. Rekrutmen kali ini juga dilakukan dengan sistem online. Ia juga meminta bila terjadi kecurangan bisa langsung dilaporkan.
Join With us! TNI-AD Akan Rekrut 15 Ribu Pemuda-Pemudi Jadi Prajurit! Ini Prioritasnya!
Join With us! TNI-AD Akan Rekrut 15 Ribu Pemuda-Pemudi Jadi Prajurit! Ini Prioritasnya!


"Jika ada (kecurangan), catat dan laporkan, bisa secara langsung ke Satuan TNI AD terdekat atau pengaduan melalui email di website TNI AD (tniad.mil.id), kita yakinkan ditindaklanjuti," tambahnya.

Pada hari ketiga pelaksaanan Education and Training Expo Ke-28 Tahun 2019 para pengunjung Stand TNI AD sangat ramai. Beragam aktivitas mereka lakukan, ada yang mencoba tiang pull up dan chinning, cek buta warna, konsul psikologi, foto-foto dengan para Taruna maupun prajurit Kowad. Bahkan ada yang langsung mendaftar dengan dibimbing oleh personel dari Ditajenad dan Ajendam Jaya.

Panitia Stand TNI AD mencatat, pengunjung hari pertama sejumlah 1.029 orang, hari kedua 1.098 orang dan melonjak drastis di hari ketiga sejumlah 1.797 orang, dengan rata-rata sekitar 150 - 200 orang mendaftar langsung di Stand tersebut, setiap harinya.


sumber : detik

Ternyata Prabowo Beli Lahan Ratusan Ribu Hektare Secara Tunai 150 Juta Dolar AS, Kata Jusuf Kalla

Ternyata Prabowo Beli Lahan Ratusan Ribu Hektare Secara Tunai 150 Juta Dolar AS, Kata Jusuf Kalla


Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengaku, dirinyalah yang memberikan ratusan ribu hektare lahan kepada Prabowo Subianto di Kalimantan Timur.

Menurut Jusuf Kalla, penguasaan lahan yang ditanyakan Capres Jokowi di sela Debat pilpres 2019, Minggu (17/2/2019), sudah sesuai undang-undang. Prabowo membelinya sebesar 150 juta dolar AS cash.

Ia pun menegaskan, "Apa salahnya?" ujar Jusuf Kalla (JK) di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (19/2/2019). "Kebetulan waktu itu saya yang kasih itu (memutuskan lahan itu dikelola oleh Prabowo)," beber JK.

Ia menjelaskan, izin kelola lahan negara atau Hak Guna Usaha (HGU) kepada Prabowo Subianto di Kalimantan Timur pada 2004. JK mengatakan, pada 2004 saat pemerintahan SBY, lahan itu berada di bawah pengawasan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) karena tersandung kredit macet, yang kemudian diambilalih oleh Bank Mandiri.

Dalam pengalihkan penjualan HGU itu, JK berpesan kepada Direktur Utama Bank Mandiri kala itu Agus Martowardojo untuk memberikan izin penggunaan lahan hanya bagi orang pribumi saja.

"Datang Pak Prabowo sama saya (JK) bahwa dia mau beli. Saya tanya 'you beli tapi cash, tidak boleh utang'. 'Siap' (jawab Prabowo). Kemudian saya minta Agus Marto (Gubernur Bank Mandiri saat itu) untuk diberikan kepada pribumi, supaya jangan jatuh ke luar negeri ke orang Singapura," kata JK.

JK mengatakan, akhirnya Prabowo membeli secara tunai HGU tersebut sebesar 150 juta dolar AS. "Dia ( Prabowo) belilah itu (HGU). Jadi itu kredit macet itu. Singapura mau beli waktu itu, daripada orang lain yang ngambil. Tapi itu sesuai aturan yang ada, bayar cash di Mandiri," kata JK.

Sebelumnya, Capres Prabowo itu menyatakan, ratusan ribu hektare tanah yang ia kuasai di Kalimantan Timur dan Aceh Tengah berstatus Hak Guna Usaha (HGU).

"Tadi disinggung tentang tanah yang saya kuasai ratusan ribu (hektar) di beberapa tempat, Itu benar, tapi itu adalah HGU, itu adalah milik negara," ujar Prabowo dalam sesi penutup Debat pilpres 2019 , Minggu (17/2/2019) malam.

Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional Pasangan Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan pandangannya saat berkunjung ke redaksi Tribunnews.com di Palmerah, Jakarta, Kamis (18/10/2018). (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)

Ternyata Prabowo Beli Lahan Ratusan Ribu Hektare Secara Tunai 150 Juta Dolar AS, Kata Jusuf Kalla
Ternyata Prabowo Beli Lahan Ratusan Ribu Hektare Secara Tunai 150 Juta Dolar AS, Kata Jusuf Kalla


Klarifikasi Adik Prabowo Hashim Djojohadikusumo


Pernyataan Capres Jokowi prihal Capres Prabowo yang menguasai ratusan ribu hektare lahan di Kalimantan Timur dan Aceh Tengah di sela Debat pilpres 2019 menuai polemik. Dampak dari pernyataan Capres Jokowi itu, Badan Pemenangan Nasional (BPN) melalui organisasi masyarakat melaporkan Jokowi kepada Bawaslu.

Organisasi tersebut menilai, Capres Jokowi telah menyerang Capres Prabowo secara personal. Kini, adik kandung Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo pun ikut mengomentari pernyataan Capres Jokowi itu.

Ia menilai, Jokowi telah melanggar aturan KPU saat debat capres kedua, pada Minggu (17/2/2019).
Menurut Hashim Djojohadikusumo, Jokowi membahas soal tanah atau lahan ratusan ribu hektare yang dikuasai oleh Prabowo Subianto.

Awalnya Hashim Djojohadikusumo mengaku sangat menyesal dengan Jokowi. Hal tersebut disampaikan Hashim Djojohadikusumo seusai menghadiri debat capres kedua.

"Ya saya terus terang saja sangat menyesal ya, bahwa pak Jokowi itu menyerang pribadi Pak Prabowo yang mengenai tanah yang seolah-olah milik Pak Prabowo," kata Hashim Djojohadikusumo dikutip TribunJakarta.com dari TV One, pada Selasa (19/2/2019).

Ia menjelaskan lahan ratusan ribu haktare itu milik perusahaan bukan milik Prabowo Subianto.

"Ratusan ribu hektare di Kalimantan Timur dan di Aceh itu milik perusahaan bukan milik pribadi Prabowo," tambah Hashim Djojohadikusumo.

Hashim Djojohadikusumo mengatakan di tahun 2004 lahan tersebut diambil alih Prabowo Subianto dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (bppn).

"Dan waktu itu tahun 2004 Pak Prabowo ambil alih dari BPPN, itu BPPN adalah badan negara yang mengelola utang-utang orang lain, yang kredit macet," ucap Hashim Djojohadikusumo.

Hashim Djojohadikusumo menyebut tindakan Prabowo Subianto itu telah menolong Indonesia.

"Sebenarnya Prabowo menolong negara," kata Hashim Djojohadikusumo.

"Jelas Prabowo menolong negara, dengan ambil alih aset-aset yang bermasalah," tambahnya.

Hashim Djojohadikusumo kembali menegaskan keberatan dengan pernyataan Jokowi.

Ia mengatakan akan melaporkan Jokowi ke Bawaslu.

"Kami keberakatan, dan nanti akan kami gugat," kata Hashim Djojohadikusumo.

"Akan lapor ke Bawaslu," Hashim Djojohadikusumo.

Tak cuma itu Hashim Djojohadikusumo juga menceritakan ia sudah membicarakan tindakan Jokowi ke Ketua KPU, Arief Budiman.

"Tadi saya sudah berbicara ke ketua KPU, Pak Arief Budiman ya memang itu diajukan saja," ucap Hashim Djojohadikusumo.

Ia mengatakan dalam aturan, seorang peserta debat dilarang menyinggung atau menyerang pribadi lawannya.

Hashim Djojohadikusumo menganggap Prabowo Subianto saja tak pernah menyerang pribadi Jokowi.

"Diaturan debat tidak boleh menyerang pribadi, Pak Prabowo kan tidak pernah menyerang Jokowi pribadi," kata Hashim Djojohadikusumo.

"Tadi jelas Jokowi menyerang pribadi Prabowo kami tidak rela."

"Pak Jokowi melanggar aturan KPU,"tambahnya Hashim Djojohadikusumo.

Sementara itu, Pengamat komunikasi dan media lembaga kajian independen PARA Syndicate, Bekti Waluyo mengatakan apa yang disampaikan Jokowi adalah pengungkapan sebuah kebijakan.

“Ratusan ribu hektare lahan yang kini dimiliki Prabowo adalah buah dari sebuah kebijakan, saya kira itu bukan serangan pribadi karena Jokowi merujuk hal itu sebagai sebuah kebijakan,” ungkap Bekti Waluyo di Kantor PARA Syndicate, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (18/2/2019).

Bekti menilai apa yang disampaikan Jokowi adalah jawaban taktis atas pernyataan Prabowo yang terlalu menekankan narasi Pasal 33 UUD 1945 yang menyebut cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Sementara Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Ari Nurcahyo mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi adalah sebuah ‘negatif campaign’.

“Dan itu sah-sah saja dilakukan,” tegasnya.

Meskipun dijawab Prabowo bahwa lahan seluas itu berstatus HGU (Hak Guna Usaha), namun menurut Ari, publik bisa mempertanyakan konsistensi dari pernyataannya selama ini.

“Beliau terlalu mempropagandakan Pasal 33 UUD 1945, lau menyerang kekayaan negara dikuasai 1 persen elite, lalu kan publik bertanya apakah Pak Prabowo masuk yang 1 persen itu atau tidak,” jelasnya.

“Konsistensilah yang dinilai, pemimpin dilihat dari satu kata, satu hati, dan satu tindakan dalam memimpin,” pungkasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di surya.co.id dengan judul Jusuf Kalla Ungkap Fakta Lahan Ratusan Ribu Hektare Dikuasai Prabowo : 'Dibeli 150 Juta Dollar AS'


Editor: Andy Pribadi
Sumber: Surya

2.298 Kotak Suara di Cirebon Rusak Terendam Banjir

2.298 Kotak Suara di Cirebon Rusak Terendam Banjir


CIREBON - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon mengumumkan, keseluruhan kotak suara yang mengalami kerusakan akibat tergenang banjir sebanyak 2.298 buah. Awalnya diperkirakan hanya ada 300 kotak suara yang rusak, namun ternyata jumlahnya tersebut terus bertambah.

"Sudah selesai dihitung, ternyata ada yang rusak dan tidak bisa dipakai kembali, jumlahnya ada 2.298 kotak suara. Sedangkan yang bisa digunakan hanya ada 12.417 kotak suara," kata Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Saefudin Jazuli, kepada awak media, Selasa 12 Februari 2019.

Jazuli menjelaskan, untuk menjaga keamanan kotak sura yang ada, KPU Kabupaten Cirebon sendiri akan memasang valet atau papan kayu sebagai alas dari kotak-kotak suara, sehingga tidak menempel lagi pada lantai gudang. Selain itu, dalam waktu dekat ini, pihaknya juga akan membungkus kotak suara dengan plastik.
2.298 Kotak Suara di Cirebon Rusak Terendam Banjir
2.298 Kotak Suara di Cirebon Rusak Terendam Banjir


Ia mengaku, kebutuhan kotak suara yang diperlukan oleh KPU Kabupaten Cirebon sendiri adalah 34 ribu kotak suara. Lebih lanjut ia menuturkan, kerusakan ribuan kotak suara yang terjadi sekarang, merupakan kesalahan penerapa SOP yang tidak tepat.

"Kita akan melakukan koordinasi dengan Pemda, Kepolisian, Kodim, Bawaslu, dan lain-lain untuk segera mencari tempat, kemungkinan akan pindah ke gudang-gudang milik pemerintah atau milik swasta," kata dia.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Cirebon, Abdul Khoir menyampaikan, agar KPU Kabupaten Cirebon harus melaksanakan tiga rekomendasi terkait rusaknya ribuan kotak suara tersebut.

Salah satu dari tiga rekomendasi tersebut diantaranya ialah, KPU Kabupaten Cirebon tidak lagi menggunakan gudang PT. Yusmou karena tidak aman dari rembesan air. Bawaslu Kabupaten Cirebon juga meminta, agar KPU Kabupaten Cirebon harus mengganti ribuan kotak suara yang rusak akibat terkena air hujan

"Kami minta KPU untuk mengganti seluruh kotak suara yang rusak itu," katanya.

(aky)

Pengamat Militer: Indonesia Harus Terapkan Program Wajib Militer

Pengamat Militer: Indonesia Harus Terapkan Program Wajib Militer

Jakarta, (Tagar 11/2/2019) - Negara-negara di Asia seperti Korea Selatan, Korea Utara, Mesir, Thailand dan negara tetangga Singapura tercatat memberlakukan kebijakan Wajib Militer (wamil) kepada masing-masing warganya, untuk tujuan memperkuat angkatan militer, serta keperluan menjaga kedaulatan wilayah.

Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki total luas wilayah mencapai 1, 905 Juta kilometer persegi disebut Pengamat Militer Connie Bakrie sudah perlu untuk mulai mengadopsi kebijakan wamil.

Selain untuk keperluan tentara cadangan, wamil dinilai Connie bisa menjadi ajang untuk memantau minat anak muda Indonesia, sehingga dapat lebih mudah melakukan pengarahan lebih lanjut.

"Kita hitung saja jumlah tentara kita, berbanding luas indonesia, berbanding kemampuan tech tingkat tinggi yang TNI kita miliki, jauh dari ideal kan? Nah, Wamil mampu mengisi ruang-ruang itu," papar Connie Bakrie kepada Tagar News, Senin (11/2) sore.

Connie menambahkan, gunanya banyak antara lain, dengan wamil bisa mendeteksi giat dan kemampuan masing-masing anak muda, sehingga bisa dipantau dan diarahkan.

"Seperti Israel misalnya, sistem wamilnya sangat efektif, sehingga anak-anak muda sudah bisa terarah jadi apa sesuai hobby dan kegemarannya. Misalnya yang suka masak dia nggak angkat senjata, tapi jadi wamil (di) bagian dapur," jelas Connie Bakrie panjang lebar.

Lebih lanjut, Connie menyayangkan paradigma berpikir masyarakat yang cenderung menilai program wamil sebagai program militerisasi semata. Padahal, di sisi lain banyak organisasi-organisasi militer yang menjadi ancaman sebenarnya.
Pengamat Militer: Indonesia Harus Terapkan Program Wajib Militer
Pengamat Militer: Indonesia Harus Terapkan Program Wajib Militer

Connie menyebut, konsep pertahanan kemananan yang tegas dan jelas di Indonesia masih jauh panggang dari api. Hal tersebut merupakan pekerjaan rumah besar bagi pihak pemerintahan.

"Bagaimana mau menginisiasi (wamil), baru bicara bela negara saja yg baris-berbaris dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan semangat kesatuan persatuan saja sudah ramai diserang dianggap militerisasi. Wamil ramai-ramai dilarang dan ditakuti, tapi partai-partai atau kumpulan-kumpulan pada punya garda, dengan berseragam militer dan dididik entah dimana, oleh siapa, kita permisif," keluh Connie

"Saya kira PR terbesarnya adalah kita tidak memiliki konsep pertanahan dan keamanan yg jelas dan tegas. (wamil) Menurutku sih sudah harus (ada). Karena selain mengisi kekosongan jumlah tentara, (wamil) akan menghapus semua garda-garda itu atau sayap militer apapun yang ada," pungkas Connie Bakrie.

Menurut penelusuran Tagar News, sejatinya program wajib militer pernah sempat akan diterapkan di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan munculnya Rancangan Undang-undang untuk wajib militer pada tahun 2002 silam.

Isu mengenai RUU tersebut tidak terlalu mendapat perhatian lebih DPR, yang saat itu memiliki banyak program prioritas yang mesti didahulukan.

Sempat muncul kembali pada tahun 2013, RUU Wajib Militer kembali tenggelam oleh hiruk pikuk isu-isu lain, dan tidak diketahui lagi kejelasannya sama sekali, sampai hari ini. []

TNI Buka Lowongan, Inilah Persyaratan Lengkapnya! Cek Selengkapnya!

TNI Buka Lowongan, Inilah Persyaratan Lengkapnya! Cek Selengkapnya!

Tentara Nasional Indonesia (TNI) membuka lowongan pekerjaan bagi lulusan SMA hingga S1. Untuk tahun ini, TNI membuka lowongan untuk TNI AD dan Mabes TNI. Pendaftaran dilakukan melalui website resmi TNI, rekrutmen-tni.mil.id.

Bagi calon pelamar, harus mengikuti persyaratan yang tercantum dalam website tersebut. Berikut beberapa lowongan TNI yang dibuka 2019:

1. Penerimaan Bintara TNI AD TA 2019
TNI AD membuka pendaftaran Calon Bintara AD TA 2019 melalui daftar online mulai 1 Januari 2019. Pendaftaran berlaku bagi laki-laki dan perempuan.

TNI Buka Lowongan, Inilah Persyaratan Lengkapnya! Cek Selengkapnya!
TNI Buka Lowongan, Inilah Persyaratan Lengkapnya! Cek Selengkapnya!


a. Persyaratan umum. Persyaratan umum yang harus dipenuhi antara lain:

1. Warga negara Indonesia
2. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
4. Berumur sekurang-kurangnya 17 tahun 9 bulan dan setinggi-tingginya 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan pertama tanggal 30 September 2019
5. Tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Republik Indonesia
6. Sehat jasmani dan rohani serta tidak berkacamata
7. Tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Cek selengkapnya di sini

2. Penerimaan Calon Taruna Akmil TA 2019
TNI AD juga merekrut Calon Taruna Akmil TA 2019. Pendaftaran dilakukan secara online di website resmi TNI mulai 1 Januari 2019 sampai 14 April 2019.

a. Persyaratan umum. Persyaratan umum yang harus dipenuhi antara lain:

1. Warga negara Indonesia

2. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

3. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

4. Berumur sekurang-kurangnya 17 tahun 9 bulan dan setinggi-tingginya 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan pertama tanggal 1 Agustus 2019

5. Tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Republik Indonesia (dilengkapi pada saat calon mengikuti pemeriksaan psikologi)

6. Sehat jasmani dan rohani

7. Tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Cek selengkapnya di sini
3. Penerimaan Calon PaPK Khusus Tenaga Kesehatan TNI TA 2019
Mabes TNI membuka peluang bagi tenaga kesehatan untuk bergabung dengan TNI. Pendaftaran dilakukan melalui website resmi TNI pada tanggal 3 Januari sampai 28 Februari 2019. Cek selengkapnya di sini

Adapun persyaratannya:

1. Warga Negara Indonesia Pria/Wanita, bukan prajurit TNI/Polri/PNS.

2. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.


3. Setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

4. Berumur setinggi-tingginya
a. 26 tahun bagi yang berijazah D-3.
b. 30 tahun bagi yang berijazah S-1.
c. 32 tahun bagi yang berijazah S-1 Profesi.

5. Persyaratan IPK untuk jurusan/program studi selain Kedokteran akreditasi A
a. 2,80 bagi yang berijazah S-1 dan S-1 profesi.
b. 2,70 bagi yang berijazah D-3.

6. Persyaratan IPK untuk jurusan/program studi selain Kedokteran akreditasi B
a. 3,00 bagi yang berijazah S-1 dan S-1 profesi.
b. 2,90 bagi yang berijazah D-3.

7. Bagi jurusan Kedokteran Umum/Gigi telah berijazah S1 Profesi dan lulus Uji Kompetensi Dokter.

8. Persyaratan IPK untuk Perguruan Tinggi binaan Kemhan/TNI:
a. 2,80 bagi yang berijazah S-1 dan S-1 profesi.
b. 2,70 bagi yang berijazah D-3.

9. Berstatus belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama mengikuti Dikma, untuk pendaftar berprofesi Dokter diperbolehkan sudah menikah namun bagi wanita yang berprofesi Dokter belum mempunyai anak dan sanggup tidak mempunyai anak atau hamil selama menjalani Dikma.

10. Sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba.

11. Tinggi badan minimal pria 163 cm dan wanita 157 cm.

12. Bersedia ditugaskan diseluruh wilayah NKRI.

13. Bagi karyawan harus mendapat persetujuan dari instansinya dan sanggup membuat pernyataan diberhentikan dengan hormat dari pimpinan instansi yang bersangkutan bila lulus seleksi dan masuk Dikma.

14. Menyertakan Surat keterangan bebas Narkoba dan surat kesehatan dari Rumah Sakit Pemerintah pada saat daftar ulang ditempat pendaftaran.

15. Melampirkan fotocopy sertifikat Akreditasi Program Study yang dikeluarkan oleh BAN PT.
4. Penerimaan Tamtama TNI AD Gelombang I - TA 2019
Merdeka.com - Bagi lulusan minimal SMP bisa mendaftar menjadi prajurit Tamtama TNI AD Gelombang I - TA 2019. Pendaftaran melalui website resmi TNI mulai 1 Januari 2019.

Persyaratan:

a. Laki-laki, bukan anggota/mantan prajurit TNI/Polri atau PNS TNI;
b. Serendah-rendahnya berijazah/lulusan SMP/sederajat atau yang setara baik negeri atau swasta yang terakreditasi;
c. Memiliki tinggi badan sekurang-kurangnya 163 cm, serta memiliki berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku;
d. Belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama dalam mengikuti pendidikan pertama sampai dengan 2 (dua) tahun setelah selesai pendidikan pertama;
e. Bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama (IDP) selama 10 (sepuluh) tahun dihitung mulai saat dilantik menjadi prajurit TNI AD;
f. Bersedia ditempatkan dan ditugaskan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
g. Harus mengikuti pemeriksaan/pengujian yang diselenggarakan oleh panitia penerimaan yang meliputi:

1. Administrasi;
2. Kesehatan;
3. Jasmani;
4. Mental ideologi; dan
5. Psikologi.

h. Memiliki kartu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) aktif.

Cek selengkapnya di sini

Polri: Pasal Berlapis untuk Penyebar Hoax 7 Kontainer Surat Suara

Jakarta - Badan Reserse Kriminal Polri menyiapkan pasal berlapis dari Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) dan UU Tindak Pidana Pemilu untuk pelaku penyebar hoax atau berita bohong tentang 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos.

"Banyak yang bisa kami terapkan, kami terapkan pasal yang lebih tepat sehingga tidak bisa mengelak," kata Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Arief Sulistyanto di kantornya, Jakarta Pusat, pada Kamis, 3 Januari 2018.


Kabar adanya 7 kontainer surat suara tercoblos itu berembus sejak Rabu sore 2 Januari 2018. Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman mengatakan kabar itu mulai ramai pada sore hari.

Sebelumnya Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief dalam cuitannya meminta pihak-pihak yang berwenang untuk mengecek kabar adanya 7 kontainer surat suara tercoblos di Tanjung Priok. Andi memuat cuitan di akun Twitter resminya @AndiArief_ pada Rabu, 2 Januari 2018 pukul 20.05 WIB. Namun, saat dicek Tempo sekitar pukul 21.30, cuitan itu telah dihapus.
Polri: Pasal Berlapis untuk Penyebar Hoax 7 Kontainer Surat Suara
KPU lalu melakukan pengecekan ke bea cukai dan tak menemukan fakta seperti desas-desus yang  beredar. KPU menyatakan informasi itu hoaks. KPU lalu meminta kepolisian menelusuri semua akun media sosial yang menyebarkan infomasi tersebut.

Bareskrim menyatakan akan menyelidiki pihak yang pertama kali menyiarkan informasi palsu yang sudah dicoblos itu. "Siapa yang pertama melakukan, siapa yang posting, sampai siapa saja yang ikut menyebarkan berita yang ternyata tidak benar," ujar Arief Sulistyanto.

Menurut Arief memberantas hoax adalah salah satu yang ditangani oleh polisi. Ia mengimbau agar seluruh elemen masyarakat bekerja sama untuk memberangus tindak pidana hoax yang belakangan ini semakin marak. Apalagi, kata Arief, pemilihan umum akan segera dilaksanakan.

Polda Metro Ikut Selidiki Kabar Hoax 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos

Jakarta - KPU akan melaporkan kasus hoax 7 kontainer surat suara tercoblos ke Bareskrim Polri siang ini. Polda Metro Jaya ikut turun menyelidiki kasus tersebut.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan pihaknya mengerahkan tim cyber crime untuk menyelidiki siapa penyebar pertama informasi hoax tersebut.

"Ya tentunya ini kita akan melakukan penyelidikan oleh tim cyber, nanti kita akan mencari siapa yang pertama kali meng-upload, nanti siapa yang pertama dan dimana," kata Kombes Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (3/1/2019).
Baca juga: KPU Cek Cuitan Andi Arief soal Surat Suara Tercoblos
Polda Metro Ikut Selidiki Kabar Hoax 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos
Argo mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPU terkait isu surat suara tercoblos itu. Dia memastikan informasi tersebut tidak benar alias hoax.

"Tentunya berkaitan dengan pemberitaan maupun ada berita-berita yang kemarin sudah kita terima, beredar di beberapa media, berkaitan dengan berita Tanjung Priok, Jakarta Utara. Adanya 7 kontainer yang berisi surat suara sudah dicoblos. Jadi kami sudah komunikasi dengan KPU, bahwa surat suara pun belum dicetak kemudian kapolres juga dengan panwas sudah ngecek ke sana, jadi tidak ada kontainer tersebut. Jadi itu berita tidak benar, itu hoax," ujarnya.

Sebelumnya, KPU mengecek langsung kontainer di Tanjung Priok, Jakarta Utara. KPU memastikan bahwa informasi tujuh kontainer surat suara yang sedang tercoblos itu tidak benar. Surat suara juga dipastikan belum dicetak KPU.

"Tidak ada, itu tidak benar, tidak ada TNI AL yang menemukan itu dan tidak benar KPU telah menyita," ujar Ketua KPU Arief Budiman seusai sidak di Tanjung Priok, Rabu (2/1).

Arief juga meminta pihak kepolisian segera melacak penyebar informasi bohong tersebut. Pelaku diharapkan segera ditangkap.

Info Ada 7 Kontainer Surat Suara Berasal dari Rekaman Seseorang, Pas Di Cek Ternyata!

Polisi sudah mengantongi sejumlah barang bukti terkait hoaks tujuh kontainer surat suara tercoblos. Salah satu bukti itu polisi sudah mengantongi rekaman seseorang menyebarkan kabar bohong tersebut.


"Sudah, dari tadi malam juga sudah, bahkan saya dapat kiriman dari teman-teman media ini suara siapa," kata Kabareskrim Komjen Arief Sulistyanto di kantornya, Jakarta, Kamis (3/1).

Arief mengatakan, rekaman suara itu sedang diinvestigasi. Bahkan, dia meminta jika masyarakat ada mengenal suara itu segera melaporkannya.

"Ini sedang proses investigasi. Kalau teman-teman wartawan itu tahu suaranya siapa, lapor kepada saya. Segera saya jadikan alat bukti nanti," ujar Arief.

Arief tak gamblang menjawab saat ditanyakan sejumlah nama diduga suara dalam rekaman tersebut. Dia menegaskan masih mengidentifikasi suara tersebut.

"Semua, akan kita lakukan identifikasi semuanya," pungkasnya.

Sebelumnya beredar luas rekaman suara pria berdurasi 44 detik, menyebut ada 7 kontainer surat suara yang sudah tercoblos. Rekaman itu beredar luas di aplikasi percakapan WhatsApp.


Berikut isi rekaman suara tersebut:

"Sekarang ini ada 7 kontainer di Tanjung Priok, sekarang lagi geger. Marinir sudah turun, sudah dibuka satu. Isinya kartu suara yang dicoblos nomor satu. Sudah dicoblos Jokowi. Mungkin dari China itu. Total katanya, kalau 1 kontainer 10 juta, berarti kalau ada 7 kontainer, ada 70 juta suara sudah dicoblos nomor satu. Tolong disampaikan ke akses, ke Pak Dharma kek, atau Gerindra Pusat, untuk segera kesana, minta dikirimin nomor telepon orangku yang di sana. Untuk membimbing ke kontainer itu. Ya, atau syukur ekses Pak Djoko Santoso, pasti marah kalau beliau. Langsung ngecek sana ya," ucap seseorang dalam rekaman tersebut.

Cuitan Wasekjen Demokrat Andi Arief


Wasekjen Demokrat Andi Arief kemudian mentweet informasi dari rekaman suara itu lewat Twitter-nya. Namun Andi mengaku tak bermaksud untuk menyebarkan informasi hoaks. Apalagi, disebut membuat teror terhadap Pemilu 2019.

Dia menegaskan, informasi tentang 7 kontainer berisi surat suara tercoblos itu ramai dibahas digrup WhatsApp. Oleh sebab itu, dia ingin agar KPU atau Bawaslu mengecek informasi tersebut.

Namun, cuitan Andi itu mendapat reaksi keras kubu Capres Joko Widodo (Jokowi) yang merasa dirugikan oleh cuitan mantan Stafsus Presiden keenam SBY itu. Aktivis 98 ini terancam dilaporkan ke polisi oleh kubu Jokowi.

Informasi bahwa ada tujuh kontainer berisi surat suara tercoblos pun dibantah KPU dan Bawaslu. Kedua lembaga penyelenggara pemilu ini memastikan kabar itu hoaks setelah melakukan pengecekan di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok Jakarta, Rabu (2/1) malam.

Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com [gil]

TNI ke OPM: Jangan Cengeng, Baru Dapat Isu Bom, Langsung Minta Bantuan!

TNI ke Organisasi Papua Merdeka: Jangan Cengeng, Baru Dapat Isu Bom, Langsung Minta Bantuan!

Tentara Nasional Indonesia (TNI) membantah menggunakan bom dalam memburu kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

Kapendam XVII Cendrawasih, Muhammad Aidi, mengatakan pihaknya hanya memakai granat tangan dan pelontar. Dia "berpesan kepada TPNPB-OPM agar tak ciut" menghadapi serangan aparat.

"Granat tangan dan pelontar dimiliki seluruh pasukan infanteri. Tapi yang gembor-gembor melawan TNI siapa? Artinya kalau gitu, harusnya dia (TPNPB-OPM) siap melawan seluruh kekuatan TNI," ujar Muhammad Aidi kepada BBC News Indonesia, Jumat (14/12).

"Jadi (TPNPB-OPM) jangan cengeng. Baru dapat isu bom, langsung berkoar-koar minta bantuan. Seolah-olah mereka yang teraniaya," sambungnya.

Meski menggunakan granat, tapi Aidi mengklaim pihaknya belum memberlakukan operasi tempur melawan TPNPB-OPM.

Aparat, kata dia, masih melakukan proses evakuasi terhadap dua pekerja PT Istaka Karya yang hingga kini belum diketahui keberadaannya.

Organisasi Papua Merdeka yang menuntut pemisahan Papua dari Indonesia, apa dan siapa mereka?
TNI jawab pembunuhan pekerja di Papua: 'Siapa yang binatang, siapa yang bunuh secara biadab?'
Penembakan Nduga: Urgensi dan dampak jika Papua jadi daerah operasi militer Dia mengatakan, setiap kali mencoba mengevakuasi, aparat selalu diserang. Dalam catatannya, empat anggota TNI terkena tembakan, satu di antaranya meninggal.

Selain itu, satu personel Brimob juga mengalami hal serupa.

Pasca insiden pembunuhan pekerja PT Istaka Karya, aparat mendirikan tiga pos gabungan TNI-Polri di Distrik Yigi hingga Mbua. Setiap pos, berisi 30-an personel dari masing-masing kesatuan.

"Pos itu sementara dalam rangka evakuasi dan penindakan hukum."

Prajurit TNI berdoa sebelum menaiki helikopter dengan tujuan di Wamena, Papua, Rabu (05/12). Aparat gabungan terus berusaha mengatasi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang diduga telah menewaskan belasan karyawan PT Istika Karya.
Sebelumnya, kelompok TPNPB-OPM menyebut pasukan keamanan Indonesia "menjatuhkan bom menggunakan helikopter di perkampungan warga" Kabupaten Nduga.

Disebutkan, "enam orang meninggal terkena tembakan dan masyarakat yang berada di Distrik Mbua, Yigi, dan Dhal, mengungsi ke hutan".

"TNI-Polri harus menghentikan operasi militer di Nduga, karena operasi itu mengorbankan masyarakat sipil di wilayah yang dikuasai militer Indonesia," ujar Juru Bicara TPNPB, Sebby Sambom, dalam laporannya kepada media yang disertai sejumlah foto korban tembakan granat aparat, Jumat (14/12).

Jemaat Gereja Kemah Injil terkena tembakan aparat
Pendeta Gereja Kemah Injil, Deserius Adii, menyebut seorang jemaatnya bernama Julianus Tabuni, "meninggal terkena tembakan ketika aparat keamanan" yang mencari kelompok TPN-OPM di Distrik Mbua, Kabupaten Nduga.

Berdasarkan informasi dari jemaatnya di Distrik Mbua, "penembakan terjadi ketika jemaatnya sedang menggelar ibadah di halaman gereja".

"Dari laporan yang saya terima kemarin, ada tiga warga yang dapat tembak. Tapi saya hanya kenal Julianus, jemaat kami. Penyebabnya belum tahu, mungkin salah tembak atau apa," tukas Deserius Adii saat dihubungi lewat sambungan telepon kepada BBC News Indonesia.

Siapa Egianus Kogoya, 'otak' serangan pekerja proyek di Papua
Pembunuhan pekerja Papua: Lima hal pokok sejauh ini
Pekerja selamat dari pembunuhan di Papua, dua rekannya 'ditembak duluan'


Imbas dari aksi pembunuhan terhadap pekerja PT Istaka Karya dan berlanjut pada pengejaran anggota TPN-OPM, kata Adii, sebagian besar penduduk setempat mengungsi ke hutan.

Ia khawatir dengan kondisi mereka.

"Saya khawatir soal makanan mereka, sebab kalau mereka ke pos TNI nanti dicurigai keluarga TPN-OPM," imbuhnya.

Informasi lain disampaikan Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua, Fritz Ramandey, yang mengatakan "dua warga di Distrik Yigi ditemukan meninggal".

Pasukan Brimob dari Timika tiba di Wamena, Selasa (04/12). Pasca penembakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap karyawan PT Istika Karya saat melakukan pengerjaan jalur Trans Papua, jumlah aparat keamanan ditambah.
Namun apa penyebab kematian itu, ia belum bisa memastikan. Berdasarkan laporan anggotanya di lapangan, kemungkinan hal itu berkaitan dengan pengejaran kelompok TPN-OPM oleh aparat.

Sebab, kata Fritz, sebagian warga di Distrik Mbua diketahui mengungsi akibat aksi saling tembak antara aparat dan TPN-OPM.

"Di Mbua ada penembakan tanggal 4 Desember lalu. Helikopter aparat ditembaki, sehingga beberapa warga pergi dari rumahnya," ujar Fritz Ramandey kepada BBC News Indonesia.

Hanya saja kabar tewasnya warga sipil tersebut diklaim oleh Kapendam XVII Cendrawasih, Muhammad Aidi, sebagai ulah kelompok TPN-OPM yang kerap mengajak masyarakat melawan aparat.

Kata dia, baik TNI maupun Polri tidak akan sembarangan melukai masyarakat, sebab sesuai arahan target serangan adalah kelompok bersenjata.

Penembakan Nduga: Beda dengan teroris, gerilyawan Papua punya 'hubungan dengan warga'
Kerumitan masalah Papua di balik penembakan di Nduga
Kontak senjata TNI-OPM kembali terjadi di Papua, lima tentara cedera
"Kalau ternyata ada jatuh korban dari sipil, tidak mungkin masyarakat. Pasti kelompok mereka. Karena kami diserang, kami melakukan balas tembakan. Kalau ada yang jatuh korban dan diklaim masyarakat, berarti mereka mengajak masyarakat untuk melakukan penyerangan," ujar Muhammad Aidi.

Ia juga menyebut warga di Distrik Yigi dan Mbua, yang sebelumnya mengungsi sudah kembali. Bahkan aktivitas sosial dan ekonomi di dua distrik itu berjalan normal.

Seorang aktivis Kemerdekaan Papua bersimpuh saat aksi demonstrasi di Jakarta pada 3 April 2017.
"Sekarang aktivitas sosial sudah berjalan lancar. Roda ekonomi juga begitu," jelas Aidi sembari meminta berbagai pihak yang mengetahui adanya warga sipil menjadi korban agar dilaporkan.

"Jadi jangan seakan-akan menuduh aparat keamanan. TNI profesional, kita melindungi rakyat," imbuhnya.
TNI ke Organisasi Papua Merdeka: Jangan Cengeng, Baru Dapat Isu Bom, Langsung Minta Bantuan!
Komnas HAM minta TNI-Polri tak serampangan
Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua, Fritz Ramandey, mengatakan sudah berkali-kali menyampaikan kepada Kapolda Papua dan Panglima TNI agar tidak mengabaikan keselamatan warga sipil dalam menindak kelompok TPN-OPM.

Tapi ia ragu permintaan itu akan dilakukan.

Apalagi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, bersikeras tidak akan berunding dengan kelompok bersenjata di Papua yang disebutnya sebagai "kelompok kriminal".

"Saya tidak akan berdiskusi dengan kriminal. Mereka mau klaim apa tidak akan saya jawab karena pasti gak benar, mereka melakukan suatu propanda, membuat masyarakat resah dan ketakutan. Untuk apa saya jawab! Yang jelas mereka kriminal. Mereka melakukan kejahatan di luar batas kemanusiaan. Ini harus kita lawan!" ujar Wiranto kepada wartawan di Jakarta, pada Selasa (11/12).

Wiranto, kata Fritz, dengan latarbelakang mantan panglima TNI, sudah pasti menggunakan pendekatan militer ketimbang kemanusiaan dalam mengambil keputusan.

"Kalau saya lihat Wiranto, dia punya perspektif sendiri untuk menyelesaikan tindakan-tindakan ini."

sumber : bbc

Payah! Diserbu TNI, KKB Pimpinan Egianus Kogoya NGACIR Melarikan Diri!

Payah! Diserbu TNI, KKB Pimpinan Egianus Kogoya NGACIR Melarikan Diri!


Tim gabungan TNI beserta Polri terus berupaya meringkus Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya.

Sekarang ia menjadi buronan paling di cari di Irian Jaya lantaran aksi biadab membunuh 19 pekerja Trans Papua PT Istaka Karya.

Egianus Kogoya dan komplotannya telah melakukan pelanggaran HAM berat.

Dikutip dari Kompas.com, Selasa (11/12) Menko Polhukam Wiranto kemudian angkat bicara mengenai usaha penangkapan Egianus baik dalam keadaan hidup maupun mati di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (11/12).

Wiranto menyebut musuh sempat melakukan perlawanan kepada aparat namun sejurus kemudian melarikan diri.

"Musuh saat ini yang mencoba melakukan perlawanan telah melarikan diri sedang dilakukan pengejaran oleh aparat penegak keamanan," ujar Wiranto.


Wiranto yang pernah menjadi Panglima ABRI kala krisis Timor Timur ini juga mengungkapkan kalau aparat TNI-Polri yang mengejar KKSB Egianus Kogoya menggunakan granat pelontar.

Wiranto juga membantah isu jikalau aparat gabungan menggunakan bom dalam melakukan pengejaran KKSB Egianus Kogoya.

Yang menjadi asumsi pihak KKSB kalau aparat menggunakan bom ialah suara granat pelontar dan bom jika didengar sama.

"Kalau bom dijatuhkan dari udara, ini dilontarkan dari senapan. Jadi jangan sampai ada berita simpang-siur," kata Wiranto. 
Payah! Diserbu TNI, KKB Pimpinan Egianus Kogoya NGACIR Melarikan Diri!
Sementara itu tim gabungan TNI-Polri telah mengidentifikasi 17 orang meninggal akibat pembantaian ini.

Sebelumnya juga beredar postingan akun facebook Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang menyatakan siap berperang dengan militer Indonesia.

Namun mereka menawar jika TNI tak boleh pakai helikopter dan bom.

TPNPB Egianus Kogoya baru mau meladeni peperangan jika TNI-Polri sama-sama bersenjatakan senapan persis seperti yang mereka pakai.(*)


Artikel ini telah tayang di tribunjabar.id dengan judul Diserbu TNI, KKB Pimpinan Egianus Kogoya Melarikan Diri, http://jabar.tribunnews.com/2018/12/11/diserbu-tni-kkb-pimpinan-egianus-kogoya-melarikan-diri.

Editor: Ravianto

Kategori

Kategori