Sekjen PBB Berharap Otak Serangan Bom Sri Lanka Segera Ditemukan

Sekjen PBB Berharap Otak Serangan Bom Sri Lanka Segera Ditemukan


NEW YORK - Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres telah menyatakan harapan bahwa mereka yang berada di balik serangkaian serangan teror di Sri Lanka akan segera ditemukan dan dibawa ke pengadilan.

"Sekretaris Jenderal marah dengan serangan teroris terhadap gereja dan hotel di Sri Lanka pada hari Minggu Paskah, hari suci bagi umat Kristiani di seluruh dunia. Ia mengingat kesucian semua tempat ibadah. Ia berharap para pelaku akan dengan cepat dibawa ke pengadilan," kata juru bicara Guterres, Stephane Dujarric.

Dujarric, seperti dilansir Tass pada Senin (22/4), kemudian mengatakan, Guterres menyatakan belasungkawa kepada keluarga korban dalam serangan itu dan berharap mereka yang terluka dapat segera pulih.

Sekjen PBB Berharap Otak Serangan Bom Sri Lanka Segera Ditemukan

"Dia memuji kepemimpinan yang ditunjukkan oleh pihak berwenang dan persatuan rakyat Sri Lanka setelah serangan itu. Sekretaris Jenderal menegaskan kembali dukungan dan solidaritas PBB dengan rakyat dan Pemerintah Sri Lanka di saat yang sulit bagi bangsa ini," ungkapnya.

Sementara itu, sebelumnya kepala Parlemen Sri Lanka, Rajitha Senaratne mengatakan serangkaian serangan bom yang terjadi di negaranya dilakukan dengan bantuan jaringan internasional. Serangan itu menewaskan hampir 300 orang.

"Kami tidak percaya serangan ini dilakukan oleh sekelompok orang yang berada di negara ini. Ada jaringan internasional yang tanpanya serangan ini tidak akan berhasil," ucap Senaratne.
(esn)

Eks Komisioner KPK Nilai Pemilu 2019 Terburuk Sejak Era Reformasi

Eks Komisioner KPK Nilai Pemilu 2019 Terburuk Sejak Era Reformasi


JAKARTA - Penyelenggaraan Pemilu 2019 disoroti oleh mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto. Menurut pria yang akrab disapa BW ini, Pemilu 2019 adalah Pemilu yang terburuk sejak era reformasi.

"Pemilu kali ini disebut sebagai pemilu terburuk pasca reformasi," ujar BW di Kawasan SCBD, Jakarta, Minggu (21/4/2019).

Sebab, kecurangan Pemilu 2019 dianggap terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). "Sekarang saya mendengar dari BPN sedang mengumpulkan begitu banyak potensi kecurangan yang ada hampir di seantero nusantara," ujarnya.

Eks Komisioner KPK Nilai Pemilu 2019 Terburuk Sejak Era Reformasi
Maka itu, dia khawatir bahwa yang menjadi presiden nantinya bukan peraih suara terbanyak pada Pilpres 2019. "Kalau itu terjadi sebenarnya kita sedang mendorong negara ini sampai di bibir jurang, karena ini berbahaya sekali," ujarnya.

Selain itu dia mengingatkan, bahwa kualitas Pemilu ditentukan oleh kejujuran, bukan kerahasiaan.

"Jadi sekarang terjadi masivitas dalam tanda kutip intimidasi yang dilakukan secara sistematis dihampir seantero masyarakat. Itu poin kedua yang menjadi penting," ujarnya.
(maf)

Kecurangan Pemilu 2019 Dinilai Dilakukan Secara TSM

Kecurangan Pemilu 2019 Dinilai Dilakukan Secara TSM

JAKARTA - Gerakan nasional selamatkan demokrasi menilai, ada kecurangan Pemilu 2019 yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Maka itu, mereka mendorong demokrasi segera diselamatkan.

"Bahwa demokrasi harus diselamatkan. Karena kami menilai ada kecurangan yang berlangsung secara terstrukrur, sistemik dan masif," ujar mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu di Kawasan SCBD, Jakarta, Minggu (21/4/2019).

Dikatakan terstruktur, kata dia, karena mulai dari perencanaan, yakni belum terselesaikannya masalah 17,5 juta daftar pemilih tetap (DPT) invalid.
Kecurangan Pemilu 2019 Dinilai Dilakukan Secara TSM
"Sampai terlibatnya secara nyata gubernur, bupati, lurah, camat dan RW, RT-RW secara nyata dan itu bagaikan penonton sudah teriak semua tapi wasit tidak mau menyemprit peluit," ujarnya.

Kemudian, dia mengungkapkan pelibatan BUMN dalam Pemilu 2019. Namun, hal tersebut dibiarkan. "Jadi secara terstruktur apa yang dimaksud terstruktur adalah dilaksanakan oleh struktur," tuturnya.

"Struktur ini struktur pemerintahan, struktur organisasi, struktur penyelenggara Pemilu, jadi terstruktur. Sistem ini adalah polanya sama itu namanya sistem dengan struktur polanya sama," sambungnya.

Sedangkan disebut masif kata Said Didu, karena kecurangannya terjadi hampir di seluruh Indonesia. "Bahkan di luar negeri," ungkapnya.

Dia mengatakan, Undang-undang menyatakan apabila terjadi kecurangan secara TSM, maka bisa dilakukan Pemilu ulang.

"Dan pihak yang akan melanjutkan pemilu seperti ini bagaikan orang yang sedang membakar arang untuk jadikan bara menduduki bara itu. Kira-kira itu, orang yang mau berkuasa dengan hasil pemilu yang curang secara terstruktur, sistemik dan masif," ujarnya.

Selain Said Didu, beberapa tokoh yang terlibat dalam Gerakan nasional selamatkan demokrasi adalah Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bambang Widjojanto, Koordinator Relawan Rumah Aspirasi Prabowo-Sandi Lieus Sungkharisma, Mayjend (Purn) Meris Supriyadi, dan Praktisi Hukum Andi Muhammad Asrun.
(maf)

Situs Jurdil2019.org Diblokir Dinilai Cederai Demokrasi

Situs Jurdil2019.org Diblokir Dinilai Cederai Demokrasi


JAKARTA - Dugaan pemblokiran situs Jurdil2019.org dinilai telah mencederai demokrasi, karena prosesnya tanpa peringatan terlebih dahulu. Telebih amanah undang-undang (UU) mewajibkan pemerintah memberikan perlindungan terhadap lembaga pemantau pemilu.

Penasihat hukum Jurdil2019.org, Hermanto Hari menegaskan, pihaknya netral dan tak terafiliasi dengan partai politik ataupun kepentingan pasangan 01 atau 02 di Pilpres 2019.

"Dengan nama saja sudah jurdil, kami menginginkan jujur dan adil. Semua bangsa Indonesia ingin jujur dan adil," ujar Hermanto, Senin (22/4/2019).


"Saya kutip dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 440, pemantau pemilu memiliki hak mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan dari pemerintah Indonesia. Ini di mana perlindungan hukumnya," sesal Hermanto.

Hermanto-pun mempertanyakan adanya aduan dari pihak tertentu ke Bawaslu yang keberatan dengan penghitungan rekapitulasi suara, sehingga situs tersebut diblokir oleh Kemenkominfo atas rekomendasi Bawaslu.

Karena, menurut Hermanto, pemblokiran hanya dapat dilakukan apabila situs mengandung konten negatif, seperti, perjudian dan prostisusi online.

"Karena konten negatif dari susila, agama, aturan hukum, kami me-review dari ujung ke ujung, tak ada unsur negatifnya. Tolong itu diperjelas terlebih dulu oleh Bawaslu. Kalau kami ada kesalahan, maka layaknya diberikan peringatan," tukasnya.

Dia mengingatkan, peran situs ini ingin suara pemilih mendapat kepastian hukum di Pilpres 2019. Lagi pula, sambung Herman, situs ini punya peranan yang merujuk Pasal 440 Ayat 1 poin e dalam UU Pemilu.
Situs Jurdil2019.org Diblokir Dinilai Cederai Demokrasi
"Kami sebagai pemantau pemilu memastikan hal tersebut kami bawa, kami dokumentasikan, dari mana Pasal 440 Ayat 1 poin e menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan berkaitan dengan pemilu, itu pekerjaan kita," tuturnya.

Sementara, pengelola situs ini, Kelana Budi Mulia menyampaikan, keheranannya bila situsnya disebut melakukan hitung cepat atau quick count. Menurutnya, situs ini hanya menerima data C1 dari publik, kemudian dipublikasikan lewat situs.

"Kami tidak sama sekali melakukan quick count. Quick count itu ada metode tertentu. Kami tidak melakukan itu. Kami hanya menerima C1 informasi, dari relawan-relawan dan itu kita informasikan ke publik," pungkasnya.
(maf)

Liga Arab Tolak Kesepakatan Abad Ini Israel-Palestina Bikinan AS

Liga Arab Tolak Kesepakatan Abad Ini Israel-Palestina Bikinan AS


KAIRO - Para Menteri Luar Negeri negara anggota Liga Arab menekankan bahwa mereka menolak segala jenis rencana perdamaian yang tidak menghormati hak-hak rakyat Palestina. Hal ini termasuk kesepakatan abad ini yang dirancang oleh Amerika Serikat (AS).

"Tanpa memberikan hak hukum kepada rakyat Palestina, rencana semacam ini tidak akan pernah membawa perdamaian yang komprehensif dan abadi di Timur Tengah," kata para Menteri Luar Negeri negara anggota Liga Arab dalam deklarasi bersama paska pertemuan di Kairo, Mesir.

Hak-hak tersebut, sebagaimana dijelaskan, didaftar sebagai aspirasi rakyat Palestina untuk mendirikan kembali negara merdeka mereka pada garis 4 Juni 1967 dengan Yerusalem Timur ibukotanya, kompensasi bagi pengungsi Palestina dan melepaskan tawanan.
Liga Arab Tolak Kesepakatan Abad Ini Israel-Palestina Bikinan AS
Deklarasi tersebut, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (22/4), juga menyerukan kepada kelompok-kelompok Palestina untuk membangun rekonsiliasi nasional dan mengadakan pemilihan umum sesegera mungkin.

AS sendiri sejatinya belum merilis kesepakatan abad ini, yang ditujukan untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Namun, media-media di AS melaporkan bahwa kesepakatan ini tidak mencantumnya Palestina yang merdeka, melainkan Palestina sebagai wilayah istimewa.
(esn)

KPU Usulkan Santunan KPPS Meninggal Sebesar Rp30 Juta

KPU Usulkan Santunan KPPS Meninggal Sebesar Rp30 Juta


JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan pemberian santunan untuk keluarga anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia kepada pemerintah. KPU juga mengusulkan pemberian santunan kepada anggota KPPS yang mengalami kecelakaan dan terluka dalam tugas.

Ketua KPU Arief Budiman mengungkapkan, usulan besaran santunan untuk keluarga anggota KPPS yang meninggal dunia Rp30-36 juta, santunan untuk anggota KPPS yang mengalami kecelakaan dan mengakibatkan cacat fisik maksimal Rp30 juta serta santunan untuk anggota KPPS yang menderita luka maksimal Rp16 juta.

Menurut Arief, besaran usulan tersebut merupakan hasil rapat internal KPU. Rencananya, usulan tersebut akan disampaikan KPU ke Kementerian Keuangan untuk dibahas bersama. “Termasuk mekanisme penyediaan anggarannya, mekanisme pencairannya dan lain-lain,” kata Arief di Gedung KPU, Jakarta, kemarin.

KPU Usulkan Santunan KPPS Meninggal Sebesar Rp30 Juta

Dia mengatakan, usulan dan pembahasan dengan pemerintah harus dilakukan karena KPU tidak memiliki anggaran santunan bagi penyelenggara pemilu bersifat adhoc. Melalui konsultasi dengan Kementerian Keuangan, KPU berharap mendapat kejelasan pos anggaran mana yang bisa dialihlokasikan untuk santunan KPPS. “Yang jelas, KPU memiliki anggaran yang belum dipakai dan ada pula dana hasil penghematan,” terang Arief.

Sebelumnya, Arief dan jajaran KPU telah menyampaikan rasa duka mendalam dan keprihatinan atas banyaknya petugas pemilu yang meninggal dan sakit saat tengah bertugas. Berdasarkan data terakhir yang dikumpulkan KPU, hingga menjelang magrib kemarin sudah 91 ketua dan anggota KPPS meninggal dunia saat bertugas menyukseskan Pemilu Serentak 2019. Selain itu, terdapat sedikitnya 374 ketua dan anggota KPPS yang sakit saat bertugas.

Sakit yang diderita bervariasi. Sebagian besar didorong faktor kelelahan. Mereka tersebar di 20 provinsi yakni di semua provinsi di Jawa kecuali DKI, Bali, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Riau, Lampung, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Maluku.

Korban juga banyak dari kalangan pengawas pemilu. Hingga sore kemarin, sedikitnya 26 pengawas TPS, anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) desa/kelurahan dan kecamatan serta anggota Bawaslu kabupaten/kota meninggal dunia. Angka ini bertambah 12 orang dibanding sehari sebelumnya, Minggu (21/4).

Selain itu sebanyak 85 pengawas pemilu sedang menjalani rawat inap, 137 orang rawat jalan, 15 orang mengalami kekerasan, dan 74 orang kecelakaan saat bertugas. Keluarga besar Polri juga berduka. Hingga kemarin sedikitnya 15 polisi meninggal dunia saat mengawal keamanan jalannya proses persiapan, pemungutan dan penghitungan suara.

Anggota KPU Wahyu Setiawan meminta pemerintah memberi tunjangan kepada para petugas yang bekerja di tempat pemungutan suara (TPS). Waktu kerja mereka tak hanya pada hari H pelaksanaan tapi juga beberapa hari sebelumnya dan nonstop hingga hari sesudahnya untuk proses penghitungan.

"Sudah saatnya negara memperhatikan jaminan kesehatan para penyelenggara pemilu yang bersifat adhoc ini karena beban pekerjaan mereka luar biasa," ujarnya. Dia mengusulkan jaminan kesehatan bagi KPPS diatur dalam undang-undang pemilu agar masuk dalam struktur anggaran pelaksanaan pemilu selanjutnya.

Anggota Bawaslu Mochammad Afifudin berharap banyaknya penyelenggara dan petugas pengamanan pemilu meninggal dan sakit menjadi bahan pertimbangan bersama untuk merumuskan pemilu yang lebih efektif. “Mereka semua gugur dalam tugas. Jangan sampai terulang,” ujarnya. Dia mengungkapkan, Bawaslu juga sudah mengusulkan santunan kepada jajaran pengawas pemilu yang meninggal dunia.

Presiden Joko Widodo sore kembali menyampaikan ucapan duka cita kepada keluarga para anggota KPPS, pengawas pemilu dan polisi yang meninggal dunia. “Mereka adalah pejuang demokrasi yang meninggal dalam tugas. Sekali lagi, atas nama negara dan masyarakat saya mengucapkan duka yang sangat mendalam,” tuturnya di Jakarta, kemarin.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku masih menunggu identitas lengkap para korban dari jajaran KPU dan Bawaslu yang akan diberi santunan. Hingga kemarin, pihaknya baru menerima identitas lengkap personel Polri yang meninggal saat mengawal keamanan pemilu serentak. “Tapi saya yakin pemerintah pasti memberi perhatian,” jaminnya.

Dia sepakat, sistem pemilu berikutnya harus lebih efektif dan efisien. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berjanji akan mempelajari usulan KPU dan mekanisme anggaran untuk santunan bagi para anggota KPPS yang meninggal, sakit dan kecelakaan. “Saya tahu ini jumlah yang meninggal dunia dan sakit ternyata cukup banyak. Saya akan lihat bagaimana mekanisme anggaran untuk bisa men-support-nya,” kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Sementara itu, setelah mencermati banyaknya penyelenggara pemilu yang meninggal dan sakit akibat kelelahan, Pemerintah Kota Depok menyiagakan sejumlah tim medis di setiap kecamatan. Mereka ikut mengawal kelancaran jalannya proses rekapitulasi hasil penghitungan suara.

“Kami siagakan juga ambulans, obat-obatan maupun vitamin dan RSUD Depok sebagai rumah sakit rujukan. Semua biaya kami tanggung," kata Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna. Dari Bandung dilaporkan, Pemerintah Jawa Barat telah menyiapkan santunan bagi keluarga 37 anggota KPPS dan 2 anggota Polri di Jabar yang meninggal dunia saat menjalankan tugas menjaga pemilu.

"Kami berduka. Mereka telah gigih berjuang demi pemilu. Mereka pejuang demokrasi," ujar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto mengatakan, dua anggota Polri yang gugur saat pengamanan TPS dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi.

Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia, Jimly Asshiddiqie mengaku prihatin banyak petugas pemilu meninggal dunia dan sakit karena kelelahan. Karena itu, dia mengusulkan pemilu serentak selanjutnya dilaksanakan bertahap dan bertingkat.

“Misalnya pemilihan presiden serentak dengan pemilihan anggota DPR. Pemilihan gubernur serentak dengan DPRD provinsi. Pemilihan bupati atau wali kota serentak dengan DPRD kabupaten atau kota,” terangnya.
(don)

Parade Militer, China Akan Pamer Kapal Induk dan 39 Pesawat Tempur

Parade Militer, China Akan Pamer Kapal Induk dan 39 Pesawat Tempur


BEIJING - China pada 23 April mendatang akan menggelar parade militer besar-besaran untuk menandai 70 tahun pendirian Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLA-N). Berbagai moda tempur akan dipamerkan, termasuk kapal induk, kapal selam hingga puluhan pesawat jet tempur.

Parade akan digelar empat hari di kota pelabuhan Qingdao, Provinsi Shandong. Wakil Komandan PLA-N Qiu Yanpeng pada konferensi pers hari Sabtu (20/4/2019) mengatakan kapal induk pertama China, Liaoning, kapal selam nuklir terbaru, dan kapal perusak akan berada di antara 32 kapal dan 39 pesawat tempur yang ditampilkan.

"Beberapa kapal akan melakukan debut untuk pertama kalinya," kata Qiu, seperti dikutip Global Times.
Parade Militer, China Akan Pamer Kapal Induk dan 39 Pesawat Tempur

Untuk jenis kapal yang akan dipamerkan mencakup enam kelompok, yakni kapal selam, kapal perusak, fregat, kapal pendarat, kapal cadangan, dan kapal induk.

Sedangkan untuk kelompok pesawat yang akan dipamerkan antara lain pesawat untuk peringatan dini, pengintaian, patroli anti-kapal selam, pembom, jet tempur, jet tempur berbasis kapal induk, dan helikopter berbasis kapal induk.

Hampir 20 kapal asing dari lebih dari 10 negara, termasuk Rusia, Thailand, Vietnam dan India, juga akan ikut dipamerkan kepada dunia."(Sebagai) tekad kuat untuk menjaga perdamaian dan mencari pembangunan dengan upaya bersama," kata Qiu.

Kapal-kapal asing yang akan ambil bagian dalam parade militer berkisar antara kapal perusak, fregat hingga kapal pendarat.

Menurut Qiu, mengorganisir parade angkatan laut multinasional adalah kegiatan seremonial unik angkatan laut.

Lebih dari 60 negara dari Asia, Afrika, Eropa, Amerika dan Oseania berencana mengirim delegasi untuk bergabung dalam perayaan tersebut. Selain itu, lebih dari 30 negara akan mengirim para komandan Angkatan Laut-nya.

"Mengorganisir acara multinasional adalah praktik internasional yang mapan dan cara unik pertukaran angkatan laut," kata Qiu.

"Angkatan Laut PLA selalu merupakan kekuatan perdamaian, dan tidak akan pernah menjadi ancaman bagi negara lain," kata Qiu kepada wartawan. "Dengan pertumbuhannya, Angkatan Laut PLA telah memberi dunia lebih banyak dan lebih banyak produk keamanan."
(mas)

Woaaaah! Kapal Perang India dan Australia Tiba di China, Ada apa?

Woaaaah! Kapal Perang India dan Australia Tiba di China, Ada apa?

QINGDAO - Kapal perang dari India, Australia dan beberapa negara lain tiba di kota pelabuhan China timur Qingdao, Minggu (21/4/2019) guna menghadiri parade angkatan laut.

China pada hari Selasa mendatang akan menandai 70 tahun berdiri Angkatan Lautnya, di mana ia akan memamerkan kapal perang baru termasuk kapal selam nuklir dan kapal perusak pada parade besar di perairan Qingdao.

China mengatakan kapal perang dari sekitar belasan negara juga mengambil bagian - satu sumber diplomatik dengan pengetahuan langsung mengatakan total 13 negara - dan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) menyiapkan langkah terbaik untuk menyambut mereka.


India, yang telah berselisih dengan China mengenai perbatasan darat mereka yang disengketakan dan dukungan Beijing untuk saingan regional Pakistan, telah mengirim kapal perusak berpeluru-kendali INS Kolkata untuk ikut serta, bersama dengan sebuah kapal pasokan.

“Kami membawa kepada Anda salah satu kapal terbaik yang kami buat. Ini adalah kebanggaan bangsa dan angkatan laut, dan kami sangat senang berada di sini,” kata Kapten Aditya Hara di dermaga setelah turun dari kapal di Qingdao seperti dikutip dari Reuters.

Sebuah sumber yang mengetahui situasi mengatakan kepada Reuters bahwa Kolkata telah berlayar melalui Selat Taiwan untuk sampai ke Qingdao, jalur air sensitif yang memisahkan China dengan Taiwan yang otonom, yang diklaim oleh Beijing sebagai wilayah keramat China.

"Kami menuju rute langsung dan kami sangat senang bahwa kami difasilitasi oleh Angkatan Laut PLA dan mereka memastikan bahwa kami memiliki jalur yang aman ke Qingdao," ujar Hara, ketika ditanya apakah mereka telah berlayar melalui Selat Taiwan.

Australia, sekutu dekat Amerika Serikat, mengirimkan kapal fregat rudal kendali HMAS Melbourne ke Qingdao, meskipun para pejabat menolak untuk membuat kapten bersedia untuk diwawancarai.

China dan Australia terlibat perselisihan terkait kecurigaan Canberra atas campur tangan Beijing dalam politik negara itu dan larangan Australia terhadap Huawei Technologies Co Ltd untuk memasok peralatan jaringan broadband 5G.

Jepang juga mengirim kapal perusak ke Qingdao, dalam kunjungan pertama kapal angkatan laut Jepang ke China sejak 2011, menurut media Jepang.
Woaaaah! Kapal Perang India dan Australia Tiba di China, Ada apa?

Hubungan antara China dan Jepang, ekonomi terbesar kedua dan ketiga di dunia, telah terganggu oleh perselisihan teritorial yang telah berlangsung lama mengenai sekelompok pulau kecil di Laut China Timur dan kecurigaan China tentang upaya Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe untuk mengubah konstitusi pasifis Jepang.

Tetapi mereka telah berusaha untuk meningkatkan hubungan baru-baru ini, dengan Abe mengunjungi Beijing pada Oktober lalu, ketika kedua negara berjanji untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dan menandatangani berbagai perjanjian termasuk pakta pertukaran mata uang senilai USD30 miliar.

Negara-negara lain yang ikut serta termasuk teman dekat China, Rusia, dan tiga negara yang terlibat perselisihan dengan China atas klaim di Laut Cina Selatan yang disengketakan: Vietnam, Malaysia, dan Filipina.

Pakistan, sekutu China yang sangat dekat, tidak ada dalam daftar negara yang mengirimkan kapal mengikuti parade.

91 Petugas KPPS Meninggal, Negara Diharapkan Hadir

91 Petugas KPPS Meninggal, Negara Diharapkan Hadir


JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, sebanyak 91 orang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dinyatakan meninggal dunia dan 374 orang sakit saat bertugas pemilu 2019.

Menanggapi hal ini, Komisioner KPU, Wahyu Setiawan mengatakan, prinsip KPU meminta negara dan pemerintah harus hadir terkait para petugas yang sakit bahkan sampai ada yang meninggal dunia.

"Kita menginginkan negara hadir dalam situasi ini, karena apa. Karena mereka itu pahlawan-pahlawan demokrasi melayani rakyat secara langsung dan patut untuk mendapat perhatian dari negara," kata Wahyu di Kantor KPU, Jakarta, Senin (22/4/2019).
91 Petugas KPPS Meninggal, Negara Diharapkan Hadir
91 Petugas KPPS Meninggal, Negara Diharapkan Hadir


Menurut Wahyu, lembaganya telah mengusahakan untuk membantu para petugas penyelenggara pemilu yang gugur dalam bertugas. Usaha ini misalnya dengan cara gotong royong jika pemerintah tak memberikan santunan kepada mereka.

Menurut Wahyu, gotong royong dan santunan pernah dilakukan Anggota KPU saat mantan Ketua KPU, Husni Kamil Manik dan para penyelenggara pemilu meninggal dunia dalam menjalankan tugas.

Ia menyebutkan, untuk yang meninggal dunia adalah anggota KPPS dan PPK. "Nanti datanya kita rilis," tandas Wahyu.

Petugas Pemilu Mulai Kelelahan, Pemkot Depok Siagakan Tim Medis Gratis

Petugas Pemilu Mulai Kelelahan, Pemkot Depok Siagakan Tim Medis Gratis


DEPOK - Proses penghitungan suara Pemilu 2019 masih berlangsung. Saat ini proses penghitungan suara sedang berlangsung di tingkat kecamatan.

Ketatnya proses penghitungan suara sejak dari tempat pemungutan suara (TPS) membuat banyak petugas jatuh sakit. Bahkan di beberapa daerah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia akibat kelelahan.

Di Kota Depok, untuk mengantisipasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) jatuh sakit, pemerintah daerah setempat telah menyiagakan tim medis di setiap kecamatan. Keberadaan petugas kesehatan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan para petugas yang sedang menghitung surat suara. Jika mulai merasakan kurang sehat, mereka bisa langsung melakukan pengecekan kesehatan.
Petugas Pemilu Mulai Kelelahan, Pemkot Depok Siagakan Tim Medis Gratis
Petugas Pemilu Mulai Kelelahan, Pemkot Depok Siagakan Tim Medis Gratis
Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna, menyebutkan, petugas kesehatan telah disiagakan di setiap kecamatan serta dilengkapi dengan mobil ambulance. Sejauh ini pihaknya belum menerima laporan adanya petugas yang dirawat.

"Sebetulnya dari awal kami sudah menyiapkan tim medis. Apalagi kita banyak dengar berita-berita di daerah, bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Karena itu, kami siapkan petugas medis di setiap kecamatan, termasuk menyiapkan ambulance, obat-obatan maupun vitamin ini dalam rangka antisipasi," ujar Pradi saat meninjau langsung salah satu lokasi rekapitulasi suara di Kecamatan Beji, Depok, Senin (22/4/2019).

Pradi memastikan, jika ada petugas yang terpaksa harus dirawat boleh segera dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Depok. Pemkot Depok akan menanggung seluruh biaya rawat petugas tersebut.

Sementara itu, Koordinator Divisi Pengawasan, Bawaslu Kota Depok, Dede Selamet Permana, mengaku anggotanya mulai banyak yang mengalami kelelahan fisik.

"Petugas kami di sekertariat kecamatan maupun tingkat kota sudah kelehan, dilihat dari fisik yang mulai melemah, kinerja yang menurun. Kami apresiasilah langkah Pemkot merespons situasi ini. Di 11 kecamatan, ini semua kelelahan, hampir merata, sudah mulai bertumbangan," ucapnya.

Keluhan yang dialami oleh anggotanya umumnya flu, radang, dan darah rendah. Untuk mengantispasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan, Bawaslu bakal melakukan rolling petugas jaga.

"Solusi yang kami tawarkan, kami coba tolong bergantian jaga. Segala macam upaya kami usahakan agar tugas tetap terlaksana, namun tidak ingin mengorbankan personel. Kami juga turunkan staf Bawalu Kota ke tingkat kecamatan," paparnya.

Dia pun berharap, pemeriksaaan kesehatan menjadi agenda rutin. Peran Dinkes perlu dilakukan terus dalam setiap Pemilu. Jika perlu dianggarkan dan ada petugas medis khusus.

"Respons seperti ini yang kami butuhkan agar jajaran Bawaslu dan KPU bisa melaksanakan rekapitulasi ini secara fit," tandasnya.

Tentara Israel Tembak Remaja Palestina yang Diborgol dan Mata Ditutup

Tentara Israel Tembak Remaja Palestina yang Diborgol dan Mata Ditutup


TEPI BARAT - Tentara Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menembak dan secara serius melukai seorang remaja Palestina yang ditutup matanya dan diborgol. Remaja 16 tahun tersebut ditembak dengan alasan berusaha melarikan diri dari penangkapan di Tepi Barat pada pekan lalu.

Laporan media Palestina mengatakan Osama al-Badn, 16, ditahan selama bentrokan dengan pasukan keamanan Israel di kota Tuqu, di luar permukiman Tekoa, sebelah selatan Betlehem, hari Kamis.

Militer Israel menuduh remaja itu melempar batu ke arah pasukan dan warga sipil Israel di dekatnya.


Menurut saksi mata, tak lama setelah ditangkap, Badn memutuskan untuk melarikan diri. Tentara IDF kemudian menembaknya dari belakang dengan jarak dekat untuk menghentikan pelariannya.

Sebagian dari insiden itu rekam oleh warga Palestina. Menurut si perekam, tentara pada awalnya mencegah orang-orang yang ada di dekatnya untuk mengevakuasi Badn ke rumah sakit.

"Ada bentrokan yang terjadi pada saat itu, dan (pasukan) menangkapnya dan menahannya selama sekitar 15 menit," kata saksi mata Muhammad Hajaza kepada Channel 12, yang dilansir Senin (22/4/2019).

"Bentrokan semakin serius dan pemuda itu memutuskan untuk melarikan diri meskipun dia ditutup matanya dan diborgol," lanjut Hajaza. "Tentara yang mengejarnya menembak remaja itu dengan pistol dari jarak 15 meter."

Hajaza mengatakan Badn tertembak di tubuh bagian bawah dan para prajurit Israel pada awalnya tidak membolehkan orang-orang yang melihatnya untuk menolong. IDF membantah klaim tersebut.

Cuplikan dari insiden yang difilmkan warga bernama Musa Hamid menunjukkan para tentara IDF mengarahkan senapan sniper ke sekelompok orang yang berkerumun di sekitar Badn yang terluka. Menurut rekaman video tersebut, seorang perwira IDF terlihat memberikan pertolongan pertama bersama seorang wanita Palestina, sementara seorang prajurit lain mengarahkan senjatanya kepada para saksi mata sambil memperingatkan mereka untuk menjauh. "(Menjauh), atau Anda akan tertembak," kata seorang tentara IDF dalam rekaman video.
Tentara Israel Tembak Remaja Palestina yang Diborgol dan Mata Ditutup
Para tentara IDF akhirnya mundur, dan memungkinkan sekelompok warga Palestina membawa Badn pergi.

Badn dibawa ke Rumah Sakit di Betlehem. Dokter mengatakan kepada kantor berita resmi Otoritas Palestina bahwa ia dalam kondisi serius, tetapi diperkirakan akan pulih.

Pada hari Minggu, IDF mengonfirmasi insiden itu, dengan mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada Haaretz bahwa pasukan menangkap Badn setelah kerusuhan, di mana remaja itu melempari pasukan keamanan dan mobil-mobil Israel."Yang mengancam kehidupan warga sipil dan pasukan keamanan," bunyi pernyataan IDF.

Tunggu Pengumuman Resmi KPU, Ma'ruf Amin Minta Jangan Dipanggil Wapres Dulu

Tunggu Pengumuman Resmi KPU, Ma'ruf Amin Minta Jangan Dipanggil Wapres Dulu


JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01, KH Ma'ruf Amin menghadiri kegiatan syukuran yang dilaksanakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Uniknya sebelum memberikan sambutan, Kiai Ma'ruf sempat dipanggil wakil presiden (Wapres) oleh kalangan nahdliyin yang hadir.

Kiai Ma'ruf mengatakan, berdasarkan hitung cepat (quick count) sejumlah lembaga survei menyatakan Capres Jokowi dan dirinya sebagai calon pendamping dinyatakan menang oleh mereka.

"Menang di quick count. Belum di real count, karena itu jangan panggil wapres dulu karena belum resmi ditentukan oleh KPU, real countnya," ujar Ma'ruf di Gedung PBNU, Jakarta, Senin (22/4/2019).
Tunggu Pengumuman Resmi KPU, Ma'ruf Amin Minta Jangan Dipanggil Wapres Dulu

Mendengar permintaan Kiai Ma'ruf, warga pun masih menyebut wapres. Kiai Ma'ruf pun meminta jangan dahulu menyebut predikat tersebut. "Jangan dulu, tahan dulu," kata Mustasyar PBNU itu.

Kendati tak mau disebut wapres, mantan Rais Aam PBNU itu berharap hasil quick count akan sama dengan real count KPU. Ia juga berharap, selama proses pengumuman yang akan disampaikan KPU pada 22 Mei tidak terjadi apa-apa.

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum MUI ini secara pribadi menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga nahdliyin yang telah mendukungnya. "Karena menurut ajaran, pemilih pemimpin itu bukan hak tapi kewajiban. Jadi dalam sistem ketatanegaraan ikut dalam pilpres pileg itu sebagai hak, tapi kita wajib. Oleh karena itu sudah menjalankan kewajiban," pungkasnya.

Burhanuddin Muhtadi Polisikan Netizen yang Tuduh Hasil Quick Count Palsu

Burhanuddin Muhtadi Polisikan Netizen yang Tuduh Hasil Quick Count Palsu


Jakarta - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mempolisikan warganet atau netizen yang melontarkan tudingan dirinya sebagai dalang hasil hitung cepat atau quick count Pilpres 2019 palsu. Tak hanya dituding palsukan hasil quick count, dia juga dituding menerima uang Rp 450 miliar.

"Sejak kemarin diserang ribuan akun yang menuduh saya menjadi dalang quick count palsu yang ada di TV dan menerima bayaran Rp 450 miliar dalam rangka menjalankan quick count palsu dengan menggunakan strategi post truth," kata Burhan di gedung Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (22/4/2019).

Burhan mengatakan dalam postingan warganet yang menudingnya, terdapat video dirinya saat menjadi narasumber di sebuah acara. Dia mengaku saat itu memang tengah membahas strategi post truth, tetapi bukan dalam kapasitas untuk memenangkan salah satu paslon capres.

"Dalam postingan viral itu disebutkan saya bicara di suatu forum ada video sekitar empat menit, itu yang membuat saya dituduh melakukan strategi post truth dengan memborbardir publik melalui quick count yang memenangkan Paslon 01. Padahal bisa semua cek video tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan quick count," jelas Burhan.

"Pada tanggal 21 Maret, saya bersama Prof Rhenald Kasali diundang dalam diskusi untuk membicarakan tentang elektabilitas Pak Jokowi. Saat itu saya mengatakan Pak Jokowi paling banget dapat 55 persen karena sebelum pemilu perolehannya 54,9 persen. Muncul pertanyaan kenapa Jokowi tidak sampai 60 persen?" sambung dia.

Burhan menerangkan dirinya dituding menerima Rp 450 miliar untuk melancarkan strategi post truth yang menguntungkan kubu 01. Burhan menyebut tudingan tersebut merugikan kredibiltasnya.

"Selain tudingan dalang quick count palsu, saya dituding terima Rp 450 miliar yang menurut penuding saya melancarkan post truth melalui quick palsu. Karena tudingan ramai di media sosial, saya laporkan empat akun. Dua di FB, satu lagi akun twitter dan satu lagi anonim yang menulis di sebuah laman wordpress," ucap Burhan.

Burhan mengaku cukup bersabar menerima bully-an warganet. Tetapi kali ini dia merasa tudingan itu keterlaluan dan langsung menyerang kredibilitas serta martabatnya.


"Saya termasuk orang yang cukup bersabar. Hampir tidak pernah melaporkan kejadian kecuali kalau betul-betul keterlaluan. Yg terakhir ini keterlaluan karena langsung serang martabat dan kredibilitas saya. Saya tidak mau berdiam diri lagi. Kalau saya diam seolah-olah membenarkan tudingan itu," tandas Burhan.

Bareskrim Polri menerima laporan Burhan dengan nomor LP/B/0394/IV/2019/BARESKRIM tertanggal 22 April 2019.

Dalam lembar surat tanda terima laporan (STTL) tertera pasal yang digunakan untuk menjerat warganet tersebut adalah Pasal 45 ayat 3 juncto Pasal 27 ayat 3 UU Nomor 19/2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11/2008 tentang ITE. Kemudian Pasal 310 dan atau Pasal 311 UU Nomor 1/1946 tentang KUHP.

Data Terbaru: 15 Polisi Meninggal Saat Pengamanan Pemilu 2019

Data Terbaru: 15 Polisi Meninggal Saat Pengamanan Pemilu 2019


Jakarta - Mabes Polri mendata 15 anggota kepolisian gugur usai bertugas mengamankan jalannya Pemilu 2019. Kondisi fisik jajaran Korps Bhayangkara diminta untuk benar-benar diperhatikan.

"Sampai dengan hari ini sudah ada 15 anggota yang gugur dalam melaksanakan tugas," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (22/4/2019).

Dedi menyampaikan Asisten SDM Polri Irjen Eko Indra telah memberikan imbauan terkait kesehatan jajaran anggota kepolisian. Pengecekan kesehatan fisik serta asupan vitamin menjadi salah satu perhatian.

"As SDM Kapolri sudah mengimbau, yang salah satunya pencegahan yaitu Karo SDM di seluruh jajaran melalui Kabag Sumda (Kepala Bagian Sumber Daya) koordinasi dengan Biddokkes (Bidang Kedokteran dan Kesehatan) untuk memonitor kesehatan anggota yang melaksanakan pengamanan, antara lain cek fisik, beri pengobatan, vitamin," ucap Dedi.

Lima belas anggota Polri yang meninggal dunia itu disebut Dedi karena kondisi yang kelelahan, riwayat penyakit, hingga mengalami kecelakaan lalu lintas karena kelelahan. Untuk itu para anggota kepolisian yang bertugas pengamanan Pemilu 2019 agar tidak mengendarai kendaraan bermotor sendiri.


Data Terbaru: 15 Polisi Meninggal Saat Pengamanan Pemilu 2019
Data Terbaru: 15 Polisi Meninggal Saat Pengamanan Pemilu 2019


Selain itu Dedi mengatakan Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah memberikan penghargaan kenaikan pangkat luar biasa untuk 15 anggota kepolisian yang meninggal dunia itu. Dedi memastikan Mabes Polri juga akan memberikan hak-hak dan santunan kepada keluarga prajurit Bhayangkara yang gugur.

"Tentu hak-haknya diberikan, juga mendapat santunan. Kemudian mendapat perpanjangan gaji, semuanya diberikan. Tentunya kami juga sangat berduka dengan kehilangan 15 anggota," tutur Dedi.

Para anggota kepolisian yang meninggal dunia itu bertugas mengamankan pendistribusian logistik, mengamankan tahap pemungutan suara, mengawal penghitungan suara, dan pendistribusian kotak suara. Tuntutan tugas itu disebut Dedi memang cukup tinggi di masa pencoblosan.

"Tentu saja kami ada sistem shift. Cuma kalau yang tugas di TPS, tugasnya sesuai dengan kriteria kerawanan yaitu yang kurang rawan, rawan, dan sangat rawan. Mereka bertanggung jawab di TPS yang menjadi plotting mereka. Jadi di situ aja mereka. Mereka harus betul-betul menguasai dan mengamankan TPS di mana dia melaksanakan tugas pengamanan," kata Dedi.


Kategori

Kategori